PONTIANAK – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Sekretariat Jenderal (Setjen) memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar 2026 setelah muncul polemik penilaian pada babak final tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
Setjen MPR menyatakan menghormati perhatian serta masukan masyarakat terkait kontroversi penilaian yang ramai diperbincangkan di media sosial.
“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Setjen MPR saat ini tengah melakukan penelusuran internal,” demikian pernyataan resmi MPR.
MPR menegaskan kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, dan semangat pembelajaran yang konstruktif.
Karena itu, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, mulai dari mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban peserta, sistem verifikasi jawaban, hingga tata kelola penyampaian keberatan dalam perlombaan.
Langkah tersebut disebut sebagai upaya agar pelaksanaan kegiatan serupa ke depan dapat berlangsung lebih baik, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, MPR turut mengapresiasi seluruh peserta, guru pendamping, dewan juri, panitia daerah, serta masyarakat yang telah memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan melalui ajang LCC Empat Pilar.
Setjen MPR menegaskan pihaknya akan menjadikan masukan publik sebagai bahan evaluasi penting untuk menjaga kualitas kegiatan serta kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas.
MPR juga mengimbau seluruh pihak tetap menjaga suasana kondusif dan menghormati para peserta didik yang mengikuti perlombaan.
Sebelumnya, final LCC Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat mempertemukan tiga sekolah, yakni SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau di Pontianak.
Polemik mencuat setelah video perlombaan viral di media sosial akibat dugaan kesalahan penilaian dalam sesi pertanyaan rebutan.
Berdasarkan tayangan di kanal YouTube MPRGOID, kontroversi bermula saat dewan juri memberikan pertanyaan mengenai lembaga yang pertimbangannya harus diperhatikan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan Presiden. Namun, dewan juri mengurangi lima poin karena menilai jawaban tersebut tidak lengkap.
Pertanyaan kemudian dialihkan ke regu lain. Regu B dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban yang dianggap serupa, tetapi justru memperoleh nilai penuh dari juri. Keputusan itu diprotes regu C karena merasa jawaban mereka identik.
Perdebatan pun sempat terjadi antara peserta dan dewan juri. Salah satu juri, Dyastasita WB, menyebut artikulasi jawaban regu C dinilai kurang jelas sehingga kata DPD tidak terdengar saat jawaban disampaikan.
Sementara itu, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR, Indri Wahyuni, menegaskan artikulasi menjadi faktor penting dalam penilaian dan dewan juri berhak mengurangi nilai apabila jawaban peserta tidak terdengar jelas.
