SERANG – Gubernur Banten Andra Soni menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersikap kooperatif dan transparan dalam penyediaan data guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Saya memerintahkan kepada seluruh OPD untuk kooperatif dan memberikan data untuk pemeriksaan keuangan oleh BPK. Para aparatur harus siap untuk mempertahankan opini Pemprov Banten sebagai daerah dengan pemeriksaan keuangan WTP,” ujar Andra dalam keterangannya diterima di Kota Serang, Jumat (20/2/2026).
Penegasan itu disampaikan saat Andra memimpin entry meeting pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 di Pendopo Gubernur Banten, Serang, Kamis (19/2/2026).
Dia menekankan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses audit berjalan lancar. Menurut dia, upaya tertib administrasi tersebut bukan sekadar mengejar predikat WTP, melainkan bentuk pertanggungjawaban publik atas penggunaan anggaran daerah.
“Intinya adalah bagaimana pemeriksaan ini bisa berjalan dengan lancar dan maksimal,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPK Perwakilan Banten Firman Nurcahyadi menjelaskan, pemeriksaan interim dimulai sejak Kamis (19/2/2026) hingga 13 Maret 2026.
Dia menyebutkan, pemeriksaan berkala itu berpotensi diperpanjang hingga akhir Mei 2026, tergantung dinamika di lapangan.
Sesuai jadwal, Pemerintah Provinsi Banten ditargetkan menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit pada 30 Maret 2026. Setelah itu, BPK akan melanjutkan dengan pemeriksaan terperinci oleh tim audit.
“Ini kegiatan rutin kami melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten,” ujar Firman.
Hasil akhir pemeriksaan terperinci tersebut dijadwalkan diserahkan kembali oleh BPK kepada Pemprov Banten pada rentang 29–31 Mei 2026.
Pemprov Banten menyatakan terus memperkuat sinergi antarlembaga sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan melalui koordinasi intensif dengan BPK RI.
