BOGOR – Sebanyak 200 orang menghadiri peringatan Hari Kependudukan Dunia (HKD) 2025, yang digelar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN) dan United Nations Fund for Population Activities (UNFPA).
Peringatan Hari Kependudukan Dunia tahun ini mengusung tema ‘Yang Muda yang Berdaya: berdayakan orang muda untuk membangun keluarga yang mereka inginkan di dunia yang adil dan penuh harapan’.
Peringatan yang berlangsung di Sindangbarang, Bogor Barat, Selasa (30/1/2025) ini menjadi momentum penting untuk mendorong kesadaran kolektif akan pentingnya investasi pada generasi muda sebagai kunci utama menuju Indonesia Emas 2045.
“Saat ini 72 persen penduduk Indonesia berada dalam usia produktif 15 hingga 64 tahun, dan 60 persennya adalah remaja. Ini peluang, tapi bukan otomatis menjadi bonus kalau tidak ada investasi,” jelas Deputi Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto.
Dia mengibaratkan kondisi ini seperti saham yang sedang naik. “Kita baru akan merasakan bonus dari saham tersebut apabila kita ikut dalam investasi sahamnya. Tanpa investasi nyata di bidang pendidikan, kesehatan, dan keterampilan, maka potensi ini akan berlalu tanpa hasil,” ujarnya.
Bonivasius menekankan pentingnya program-program strategis pemerintah seperti makan bergizi gratis dan sekolah rakyat sebagai bentuk investasi jangka panjang pada generasi penerus bangsa.
Dia menambahkan, peran Kemendukbangga/BKKBN saat ini tidak hanya pada level angka semata, namun berfokus pada investasi nyata dalam pembangunan keluarga.
Salah satunya melalui penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang mencakup 30 indikator utama. Termasuk juga program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya).
“Ketika anak-anak diasuh dengan tenang, ibu-ibu bisa bekerja, di mana angka partisipasi kerja perempuan kita baru 56 persen. Kalau ibu-ibu bisa tenang bekerja, maka profit meningkat dan bonus demografi bisa kita kapitalisasi,” tuturnya.
Dia menekankan indikator-indikator tersebut tidak hanya menjadi urusan pemerintah pusat, tapi juga disebarkan hingga ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah didorong menyusun rencana aksi yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
Selain itu, penurunan stunting, peningkatan tenaga kerja formal, serta perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi komponen penting dari indikator tersebut. Pendekatan ini juga menandai pergeseran paradigma dari sekadar pengendalian jumlah penduduk menuju peningkatan kualitas penduduk.
“Kalau kesehatan dan pendidikan terjaga dengan baik, maka bonus demografi bisa kita capai,” ucapnya.
Mengenai angka fertilitas total (TFR), secara nasional Indonesia sudah berada di angka 2,11, namun masih ada daerah yang berada di atas angka tersebut. Deputi mengingatkan pentingnya pengawasan mikro, terutama di daerah-daerah padat dan marginal.
