Tangselxpress.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) terus berkomitmen mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Salah satu upaya terbaru adalah menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan, bertajuk ‘Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat.’ Acara ini berlangsung secara daring via Zoom pada Kamis (24/7/2025).
Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menekankan pentingnya acara ini.
“Acara ini diselenggarakan dalam rangka penguatan pembinaan, pengawasan, dan penyamaan persepsi di bidang tata kelola keuangan daerah serta mengevaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” jelas Maurits.
Maurits menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan, yang harus dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, demi manfaat masyarakat yang diwujudkan dalam APBD.
Ia mengingatkan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk menerapkan asas ‘money follow program’. Ini berarti penganggaran harus fokus pada program yang berkaitan langsung dengan prioritas nasional dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan memastikan kematangan dalam menerjemahkan kebutuhan dalam pencapaian kinerja suatu program dan kebermanfaatan bagi masyarakat,” tegas Maurits.
Maurits juga mengingatkan agar alokasi anggaran bagi setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan, yang difokuskan pada prioritas pembangunan dalam RKPD, bukan berdasarkan pemerataan atau alokasi tahun sebelumnya.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan didorong untuk fokus pada pencapaian target pelayanan publik tanpa harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. (*)
