JAKARTA – Kejaksaaan Agung telah menyita uang senilai Rp11.880.351.802.619 atau Rp11,8 Triliun dari hasil korupsi CPO (Crude Palm Oil) yang melibatkan korporasi Wilmar Group.
Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung, Sutikno, menjelaskan tumpukan uang yang disita tersebut berasal dari lima terdakwa korporasi.
Kelima korporasi yang tergabung ke dalam Wilmar Group diantaranya, PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.
“Perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit pada 2022 atas nama lima terdakwa korporasi yang tergabung dalam Wilmar Group,” kata Sutikno di Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikutip dari Beritasatu, Selasa, 17 Juni 2025.
“Kelima terdakwa tersebut adalah PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia,” jelasnya.
Dia mengatakan, para terdakwa korporasi tersebut masing-masing didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Menurutnya pihak Kejagung kini telah mengajukan kasasi ke pengadilan usai para terdakwa divonis lepas oleh hakim PN Tipikor di PN Jakpus.
“Sehingga, penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi yang hingga saat ini perkaranya masih ada dalam tahap pemeriksaan kasasi,” tuturnya.
Sutikno menjelaskan, berdasarkan penghitungan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, laporan kajian analisis keuntungan ilegal dan kerugian perekonomian negara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM terdapat kerugian negara dalam tiga bentuk. Kerugian keuangan negara illegal game dan kerugian perekonomian negara seluruhnya sebesar Rp 11,880 triliun.
“Dengan rincian, pertama PT Multimas Nabati Asahan sebesar Rp 3,99 triliun, lalu PT Multi Nabati Sulawesi sebesar Rp 39,75 triliun, lalu PT Sinar Alam Permai sebesar Rp 483,96 miliar, PT Wilmar Bioenergi Indonesia sebesar Rp 57,3 miliar, lalu PT Wilmar Nabati Indonesia sebesar Rp 7,3 triliun,,” jelasnya.
Sutikno mengungkap, dalam perkembangannya kelima terdakwa korporasi tersebut beberapa saat lalu mengembalikan sejumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dengan jumlah total sebesar Rp 11,8 triliun.
Uang tersebut sekarang disimpan Kejagung di rekening penampungan lain di RPR Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank Mandiri.
“Pada jumlah uang yang telah dikembalikan tersebut, penuntut umum telah melakukan penyitaan berdasarkan penetapan izin penetapan dari Ketua PN Jakpus. Penyitaan dilakukan pada tingkat penyidikan dengan mendasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi,” katanya.
