TANGSELXPRESS – Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta curhat. Yang mereka curhatkan adalah adanya warga ber-KTP DKI Jakarta yang saat ini tinggal di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin. Jumlahnya tidak main-main, cukup lumayan banyak. Tercatat ada 75 ribu orang.
Budi Awaluddin sendiri mengaku mendapatkan data dari Kadis Kependudukan Kota Tangsel.
“Nah Kadis Tangsel mengatakan ada sekitar 75 ribu penduduk ber-KTP Jakarta tinggal di Tangsel,” kata Budi dalam acara Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama 2024 di Jakarta, Jumat (17/5).
Budi mengatakan, ternyata sebagian penduduk Kota Tangsel yang ber-KTP Jakarta itu sudah hidup 25 tahun. Bahkan, iuran BPJS yang mereka pegang juga dibayarkan oleh Pemprov Jakarta.
“Tinggal selama 25 tahun sana, tapi BPJS-nya kita yang bayarkan. Belum lagi mereka masih dapat KJP (Kartu Jakarta Pintar) dari kita,” ucap Budi.
Ia mengatakan, fakta ini merupakan kesalahan dari sisi administrasi penduduk, membuat Pemprov Jakarta sudah mulai menerapkan kebijakan penataan kependudukan melalui kebijakan penonaktifan NIK di KTP nya.
“Maka kita lakukan ini demi Jakarta lebih baik, sehingga datanya akurat, kebijakan kita bisa rumuskan lebih baik,” ungkap Budi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengungkapkan, pihaknya saat ini masih terus berupaya menyelesaikan masalah pendataan dan administrasi kependudukan di DKI Jakarta.
Hal ini sangat penting dilakukan sebagai salah satu strategi mengatasi masalah ketahanan pangan, khususnya di DKI Jakarta. Dengan data kependudukan yang lebih akurat, Bantuan Sosial bisa lebih lebih tepat sasaran.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta memiliki program atau kebijakan bantuan sosial. Baik dalam bentuk KJP, subsidi pangan, subsidi transportasi dan beberapa bantuan sosial lainnya.
“Pendataan dan administrasi kependudukan kerap dihadapi anggota Forum Mitra Praja Utama. Untuk itu dukungan serta arahan dirjen kependudukan dan catatan sipil dibutuhkan. Sehingga data kependudukan lebih akurat, penggunaan APBD untuk fasilitas bansos lebih tepat sasaran,” ujar Joko dalam acara Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama, Jumat, (16/5).
Apalagi, lanjutnya DKI Jakarta, sangat unik. Karena jumlah warganya sangat banyak jika di siang hari. Sementara pada malam hari berkurang sangat drastis.
“Penduduk DKI 11,3 juta orang berdasar data kependudukan. Tentu ini bervariasi pada siang hari jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan malam hari. Mungkin berbeda dengan Surabaya, siang malam tidak terlalu drastis ketimpangannya dibandingkan Jakarta,” jelasnya.
