TANGSELXPRESS – Dalam menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem khususnya di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel), diperlukan berbagai langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot).
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie usai membuka rapat verifikasi data sasaran kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Aula Blandongan Puspemkot Tangsel, Kamis (12/10).
“Kita sudah meluncurkan banyak program baik fisik maupun non fisik. Nah, persoalannya sekarang berkutat pada data,” ujar Benyamin dalam keterangan yang diterima.
Berbagai langkah itu harus dimulai lewat integrasi program dan kolaborasi. Seperti pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.
“Kita harus tahu apa saja beban pengeluaran mereka, makanya kalau dapat bantuan saya wanti-wanti mereka untuk tidak beli hal-hal yang konsumtif,” katanya.
Lalu, setelah mengurangi beban pengeluaran dilanjutkan dengan meningkatkan kemampuan untuk pendapatan orang miskin.
“Itu makanya di program saya ada D3. Dilatih, disertifikasi dan ditempatkan. Jadi mereka tidak hanya dilatih saja, tapi dikasih sertifikat sudah ahli di bidang tertentu dan ditempatkan,” ucap Benyamin.
Setelah itu pengembangan dan keberlanjutan usaha ekonomi mikro, kecil milik masyarakat. Dan hal ini tentunya bisa dilakukan melalui sinergi.
“Jadi salah satu problem untuk usaha mereka adalah permodalan. Oleh karena itu kita harus permudah, tetapi tidak bisa sendiri,” ujarnya.
Hal itulah yang harus dilakukan lewat sinergi dan kolaborasi oleh Perangkat Daerah dan seluruh stakeholder bersama masyarakat lainnya.
“Kita kolaborasi jadi bukan hanya tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Disperindag, Dinas Koperasi saja, kecamatan, kelurahan. Tetapi, kita semua harus terlibat, dan sinergi,” terangnya.
Lebih lanjut, setelah upaya intervensi dilakukan, seharusnya kata Benyamin saat ini sudah ada peningkatan konsumsi dari masyarakat kategori miskin ekstrem.
“Harusnya konsumsi mereka naik dan lebih baik lagi. Ini makanya perlunya pendataan dan verifikasi supaya tujuan intervensi ini juga tercapai. Jangan sampai yang dikasih bansos mereka lagi, mereka lagi,” tambahnya.
Oleh karenanya, Pemkot akan memverifikasi data mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota yang nantinya dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Tangsel, Eki Hardiana mengungkapkan masyarakat miskin di Tangerang Selatan dikategorikan dengan konsumsi perbulan 700 ribu rupiah, dan biaya konsumsi miskin ekstrem sebesar Rp500 ribu.
“Kendati demikian terjadi penurunan data dari 2,57 persen menjadi 2,50 persen,” ucapnya.
Kegiatan inilah, kata Eki, untuk memverifikasi sekaligus memastikan kembali jumlah data kemiskinan yang ada di Tangerang Selatan.
