TANGSELXPRESS – Persoalan beras yang terus dibahas puluhan tahun namun hingga kini masih belum mampu menemukan solusi untuk memenuhi tujuan swasembada disorot Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin.
Bahkan, Akmal berujar bahwa setiap menjelang Pemilu akan ada lonjakan yang sangat drastis membuka keran impor beras.
“Ini kejadian berulang. Menjelang pemilu buka keran impor 2 juta ton (beras). Bahkan Bulog sudah membuka informasi telah memasukkan beras impor sebanyak 570 ribu ton ke Indonesia yang merupakan bagian dari kuota impor 2 juta ton sepanjang 2023. Sungguh sangat disayangkan,” kata Akmal dalam keterangan yang diterima.
Ia menegaskan, bahwa sudah tidak ada harapan bagi pemerintah sekarang untuk memperjuangkan ketahanan pangan nasional yang bersumber dari kemandirian.
Akmal menilai, perlu ada semangat baru dari pemerintahan saat ini yang secara tulus memikirkan dan bertindak membangun pertanian pangan masa depan.
Akmal menjelaskan, saat ini regulasi untuk kemandirian pangan apalagi kedaulatan pangan sudah tidak dapat diandalkan lagi. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, caranya terlalu praktis dengan impor dan ini sangat berpotensi membuka ruang bagi para pemburu rente.
“Negara-negara yang menyuplai beras ke negara kita ini kan tidak lebih baik secara sumber daya alamnya dalam berproduksi beras bila dibandingkan negara kita, seperti Thailand, Vietnam, Pakistan, dan India. Negara kita juga negara agraris yang sangat berpotensi menjadi produsen beras yang sangat besar. Lalu apa yang dilakukan pemerintah selama ini antara dua kemungkinan apakah tidak mampu atau tidak mau membangun pertanian pangan yang berdaulat,” kritik Akmal.
Akmal menyampaikan, Indonesia mesti lebih serius untuk mengubah persepsi sebagai negara yang gemar impor pangan. Langkahnya harus jelas, terukur dan yang paling penting, moralitas pengelola negara yang lebih mementingkan rakyat banyak dibanding kepentingan kelompok golongan mesti menjadi yang terdepan.
Ia juga mengingatkan akan prediksi El Nino yang akan memicu potensi panen yang berkurang drastis. Semestinya pemerintah mengoptimalkan betul penyerapan beras petani pada saat panen raya di awal semester.
“Nasi sudah jadi bubur. Pemerintah tidak menjalankan amanat DPR untuk antisipasi panen raya menyerap beras petani dengan maksimal. Kini kebijakan impor kerannya sudah dibuka, rakyat hanya bisa melihat dan petani tinggal gigit jari,” tutup Politisi Fraksi PKS itu.
