TANGSELXPRESS – Presiden Jokowi meninjau langsung Provinsi Lampung yang belakangan viral karena parahnya infrastruktur jalan pada pekan lalu. Titik jalan pertama yang ditinjau Jokowi itu adalah Jalan Terusan Ryacudu Kabupaten Lampung Selatan. Jokowi duduk ditemani oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
Mobil Kepresidenan Indonesia 1 harus jalan zigzag saat melintasi kawasan tersebut. Mobil Jokowi melaju dengan kecepatan rendah sebab kondisi jalan yang rusak parah. Jalanan tersebut tidak beraspal dan banyak lubang di berbagai sisinya. Beberapa lubang bahkan terlihat tergenang air.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan jika tindakan itu merupakan bentuk amarah Presiden kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
“Mudah-mudahan turunnya Presiden ini (ke Lampung) memberi makna perintah, serta bermakna instruksi bahkan bermakna marahnya seorang Presiden terhadap Gubernur dan para Bupati yang tidak memperhatikan kepentingan infrastruktur jalan di daerah,” ujar Ridwan dalam keterangannya, Sabtu (6/5/2023).
Ridwan mengatakan, marahnya Presiden Jokowi harus menjadi perhatian para Gubernur, Bupati, dan Walikota. Mengingat, jalan yang bagus merupakan hak masyarakat. “Saya sebenarnya prihatin terhadap para Gubernur, para Gubernur yang tidak memperhatikan soal tanggung jawabnya terhadap jalan provinsi yang saya maksud kan adalah jangan APBD dianggap, dijadikan alasan dijadikan tameng bahwa tidak cukup APBD (untuk memperbaiki jalan),” tandasnya.
“Saya lihat, termasuk Sulawesi Tenggara itu mereka (kepala daerah) lebih banyak membangun hal-hal yang kadang kala tidak menyentuh rakyat secara langsung seperti Sulawesi Tenggara lebih mengutamakan membangun gedung Kantor Gubernur dibanding jalan provinsi yang sudah sangat rusak,” sambungnya.
Ridwan memuji Presiden Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang turun langsung ke Lampung. Dia menilai keduanya sangat perhatian terhadap masyarakat. “Beberapa kali jauh sebelum pak Presiden turun ke Lampung sudah memerintahkan saya, Pak Airlangga Hartarto (Ketum Golkar) untuk memperhatikan infrastruktur di seluruh Indonesia yang bermasalah dan ini sudah saya sampaikan kepada Pak Menteri PUPR dalam rapat-rapat kerja di Komisi V,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
