TANGSELXPRESS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan imbauan yang tegas terkait penggunaan fasilitas dinas untuk mudik. KPK meminta seluruh pejabat di lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk mudik lebaran.
Menurut Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati, fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan, Selasa 11 April 2023.
Ia juga mengingatkan para penyelenggara negara agar tidak menerima hadiah atau uang dalam rangka Tunjangan Hari Raya (THR) di luar yang merupakan haknya. KPK meminta agar pimpinan di instansi negara masing-masing membuat aturan tegas perihal larangan tersebut.
“Pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD juga diharapkan menerbitkan imbauan secara internal untuk pegawai di lingkungan kerjanya agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya,” terang Ipi Maryati.
KPK juga mengimbau kepada para pelaku usaha untuk tidak memberikan apapun kepada penyelenggara negara. Sebab, hadiah dalam bentuk apapun masuk ke dalam kategori gratifikasi dan dilarang dalam aturan perundang-undangan.
Pimpinan asosiasi, perusahaan, dan masyarakat diharapkan juga melakukan langkah-langkah pencegahan dengan mengimbau anggotanya tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin atau suap dalam bentuk lainnya.
KPK menegaskan bahwa apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, segera laporkan kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang. Langkah ini penting untuk mencegah tindakan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
Oleh karena itu, KPK mengimbau seluruh pejabat di lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bersikap tegas dan menjaga integritas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mematuhi aturan yang ada, diharapkan dapat meminimalisir tindakan korupsi dan meningkatkan kinerja penyelenggara negara.
