TANGSELXPRESS – Dewan Pimpinan Nasional Serikat Rakyat Mandiri Indonesia (DPN SRMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam aksi unjuk rasa itu, SRMI mendesak KPU untuk diaudit dan membuka data Sipol.
Sekretaris Jenderal DPN SRMI, Hermawan mengungkapkan, kedatangan mereka ke Kantor KPU itu membawa tuntutan agar demokrasi di Indonesia segera diselamatkan. Pemilihan umum yang menjadi bagian tak terpisahkan dari demokrasi tidak dijalankan secara transparan, jujur dan adil, Rabu 18 Januari 2023.
Menurut Hermawan, proses penyelenggaraan pemilu mengalami cukup banyak persoalan. Dari tahapan awal, proses verifikasi partai politik diduga KPU sudah melakukan kecurangan dengan memanipulasi data.
“Beberapa parpol yang data keanggotaannya TMS (tidak memenuhi syarat) di tingkatan kabupaten/kota berubah saat rekapitulasi di tingkatan atas,” kata Hermawan dalam orasinya saat unjuk rasa di depan KPU RI.
Dengan begitu, Hermawan menjelaskan terkait itu. Kata dia, terdapat parpol yang menjadi representasi rakyat biasa kebanyakan justru dijegal lantaran berpotensi mengganggu status quo. KPU yanga seharusnya nonpartisan hanya menjadi alat kekuasaan bagi kepentingan elit tertentu.
“Dugaan kecurangan oleh KPU itu tentu saja berbahaya bagi perjalanan demokrasi kita ke depan,” imbuhnya.
Kendati demikian, Hermawan juga mendesak agar KPU segera diaudit dan membuka data seluruh partai politik di dalam Sistem Informasi partai Politik (SIPOL) kepada rakyat seluas-luasnya.
“Biarkan rakyat melihat dan menilai sendiri mana parpol yang seharusnya lolos dan layak dipilih,” tukasnya.
Hermawan menegaskan, jika terbukti ada pelanggaran dan manipulasi dalam tahap verifikasi parpol, ia meminta agar tahapan proses pemilu dihentikan sementara sampai ada proses penyelesaian lebih lanjut.
“Kita tak mungkin mempercayakan proses pemilu pada penyelenggara yang tidak jujur dan berbuat curang. Ini akan mengancam demokrasi,” pungkasnya.
