TANGSELXPRESS – Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan untuk memberhentikan secara tidak hormat Irjen Ferdy Sambo (FS) dari Polri, mengingat yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran prosedur penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J.
Pelanggaran prosedural yang dilakukan, seperti ketidakprofesionalan penanganan TKP dan mengambil CCTV di rumah dinasnya di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, putusan banding diajukan FS atas putusan sidang etik merupakan langkah akhir yang ditempuhnya.
“Khusus untuk kasus Irjen FS, banding adalah keputusan final dan mengikat,” kata Dedi di Mabes Polri, Jumat (26/8/2022) dini hari.
“Tidak berlaku itu (Perpol baru), tidak berlaku PK. Jadi keputusan banding (itu) keputusan final dan mengikat, sudah tidak ada upaya hukum lagi,” jelasnya.
Sesuai peraturan yang berlaku, bahwa eks Kadiv Propam Polri itu akan diberi waktu tiga hari terkait banding putusan pemecatan dirinya.
“Yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 69, yang bersangkutan dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja,” terangnya.
Setelah menerima banding dari FS, pihak sekretaris Kode Etik Profesi Polri (KEPP) akan memberi keputusan setidaknya 21 hari.
“Sesuai Pasal 69, nanti untuk sekretaris KEPP dalam waktu banding 21 hari akan memutuskan keputusannya, apakah keputusannya tersebut sama dengan yang disampaikan pada hari ini atau ada perubahan,” tambahnya.
FS juga dinyatakan sebagai pelaku pelanggaran perbuatan tercela. Selain itu, dijatuhkan sanksi penempatan khusus (patsus) di Mako Brimob, Kelapa Dua, Kota Depok, Jawa Barat selama 21 hari.
Sebelumnya, timsus internal Polri telah menetapkan lima tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J yakni Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu (E), Bripka Ricky Rizal (RR), Kuat Ma’ruf (KM), Irjen Ferdy Sambo (FS) dan Putri Candrawathi (PC).
