JAKARTA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berhasil mempertahankan angka nol kematian akibat demam berdarah dengue (DBD) sejak 2023. Keberhasilan tersebut didukung berbagai strategi pengendalian dengue berbasis masyarakat, pemanfaatan teknologi, serta pengawasan terpadu yang dilakukan secara berkelanjutan.
Kepala Dinkes Tangsel, Allin Hendalin Mahdaniar, mengatakan Gerakan 1 Rumah 1 Juru Pemantau Jentik (G1R1J) menjadi strategi utama pengendalian dengue berbasis masyarakat. Program tersebut terus diperluas hingga tingkat RT, RW, dan kecamatan guna memperkuat pemantauan jentik nyamuk penyebab DBD.
“Ketiga kebijakan ini menjadi landasan berbagai strategi pengendalian dengue. Salah satunya G1R1J yang berkembang menjadi RT Bebas Jentik, RW Bebas Jentik, hingga tingkat kecamatan dengan pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan,” kata Allin Hendalin dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (16/6/2026).
Dalam rangka memperingati ASEAN Dengue Day 2026, Dinkes Tangsel juga telah menyusun peta jalan (roadmap) pengendalian dengue periode 2024–2030. Program tersebut ditujukan untuk mewujudkan Tangerang Selatan bebas jentik nyamuk dan bebas DBD.
Menurut Allin, pihaknya menargetkan 60 persen RW di Tangerang Selatan tersertifikasi bebas jentik pada tahun ini. Target tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat pengendalian dengue sekaligus menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.
“Kami menargetkan 60 persen RW di Tangerang Selatan tersertifikasi bebas jentik pada tahun ini. Target tersebut menjadi bagian upaya berkelanjutan memperkuat pengendalian dengue dan menciptakan lingkungan sehat masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Dinkes Tangsel secara rutin melaksanakan silent survey setiap triwulan bersama akademisi guna memantau konsistensi pelaksanaan G1R1J di berbagai wilayah. Masyarakat juga terus didorong untuk menerapkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus sebagai langkah pencegahan perkembangbiakan nyamuk penyebab dengue.
Allin menegaskan, komitmen pengendalian dengue tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata. Dukungan lintas sektor, termasuk penganggaran melalui forum musyawarah mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota, dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan program tersebut.
“Komitmen pengendalian dengue tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Dukungan anggaran juga dilakukan melalui forum musyawarah mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota,” katanya.
