JAKARTA – Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi demonstrasi di kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, akhirnya diterima oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Senin, 15 Juni. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa memberikan batas waktu 5 x 24 jam kepada pemerintah untuk merespons dan menindaklanjuti sejumlah tuntutan yang telah mereka ajukan.
Perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno, Arya, menyampaikan bahwa Wapres Gibran menerima mereka dengan baik dan bersedia berdialog mengenai berbagai persoalan yang menjadi sorotan dalam aksi demonstrasi.
“Sejauh ini Mas Wapres, Gibran Rakabuming Raka menyambut kami dengan baik dan apabila tidak dihiraukan tuntutan kami, kami akan melakukan aksi demonstrasi yang kedua 5 x 24 jam per hari ini,” kata Arya kepada awak media seusai pertemuan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin malam, 15 Juni dikutip dari Beritasatu.
Dalam kesempatan itu, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah. Salah satu tuntutan utama adalah meminta pemerintah bersama DPR menghentikan sementara dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih melalui audit independen yang transparan dan akuntabel.
Arya menjelaskan bahwa isu MBG dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu pembahasan penting dalam dialog dengan Wapres Gibran.
“Beliau akan sampaikan kepada pimpinan, yaitu Pak Prabowo Subianto untuk meninjau kembali segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tutur Arya.
Selain persoalan tersebut, mahasiswa juga mengajukan sejumlah tuntutan lain yang berkaitan dengan aspek hukum, ekonomi, hingga demokrasi.
Pada poin kedua, mereka meminta DPR meninjau kembali dan mencabut pasal-pasal yang dinilai bermasalah dalam revisi Undang-Undang Polri karena dianggap berpotensi mengancam hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan prinsip demokrasi.
Mahasiswa juga menolak keterlibatan TNI maupun Polri dalam urusan sipil. Menurut mereka, hal tersebut bertentangan dengan semangat Reformasi 1998 dan prinsip supremasi sipil yang selama ini dijunjung.
Selanjutnya, mahasiswa mendesak pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan untuk mengambil langkah nyata dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
Mereka turut menyoroti kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan menambah beban ekonomi masyarakat.
Tuntutan terakhir yang disampaikan adalah meminta pemerintah mengembalikan fokus penggunaan anggaran negara pada sektor pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar masyarakat sesuai amanat konstitusi.
Mahasiswa menegaskan akan kembali menggelar aksi demonstrasi apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan.
“Jika tidak dihiraukan, kami pastikan kami akan turun untuk (aksi) jilid kedua,” tegas Arya.
Pertemuan antara mahasiswa dan Wapres Gibran menjadi salah satu upaya dialog antara pemerintah dan kalangan mahasiswa di tengah meningkatnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah. Mahasiswa berharap pemerintah dapat segera memberikan tindak lanjut terhadap aspirasi yang telah mereka sampaikan melalui mekanisme yang berlaku.
