JAKARTA – Istana Kepresidenan menegaskan bahwa rencana pemanfaatan kantin sekolah sebagai dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih berada pada tahap kajian. Wacana tersebut menjadi bagian dari proses penataan menyeluruh yang saat ini tengah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum mengambil keputusan akhir terkait skema tersebut. Menurutnya, berbagai alternatif masih dipelajari untuk mendukung perluasan jangkauan MBG, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Saya pikir itu bagian dari yang sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo Hadi dikutip Kamis, 11 Juni.
Prasetyo menjelaskan penggunaan kantin sekolah sebagai dapur MBG merupakan salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan. Namun, implementasinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
“Sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat, apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN,” katanya.
Menurut dia, pemerintah akan melakukan evaluasi dan kajian secara komprehensif sebelum menentukan model pelaksanaan yang dinilai paling efektif. Sejumlah aspek yang menjadi pertimbangan meliputi kesiapan infrastruktur, distribusi makanan, efisiensi operasional, hingga penggunaan anggaran negara.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun sejumlah skema baru untuk memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya di daerah 3T yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.
Salah satu pendekatan yang sedang dikaji adalah memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di lingkungan masyarakat, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun dapur komunitas. Dengan cara tersebut, pemerintah tidak perlu membangun dapur baru atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap wilayah.
Menurut Nanik, penggunaan fasilitas yang sudah ada dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program sekaligus menekan kebutuhan anggaran negara.
“Jadi ada beberapa alternatif, intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN dan kita tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur, misalnya kantin sekolah,” ujar Nanik.
Selain mengoptimalkan fasilitas yang tersedia, BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung keberlanjutan program MBG. Kerja sama tersebut dapat melibatkan badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, hingga organisasi kemasyarakatan.
Meski tengah mengkaji berbagai opsi pelaksanaan, pemerintah menegaskan bahwa kualitas makanan, standar gizi, serta keamanan pangan tetap menjadi prioritas utama dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Karena itu, seluruh skema yang nantinya diterapkan akan tetap mengacu pada standar operasional yang telah ditetapkan BGN guna memastikan makanan yang diterima peserta memenuhi kebutuhan gizi dan aman untuk dikonsumsi.
Pemerintah berharap berbagai alternatif yang sedang dipersiapkan dapat mempercepat perluasan cakupan Program Makan Bergizi Gratis, sekaligus menjaga efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.
