TANGSELXPRESS – Secara resmi Indonesia telah memiliki 37 propinsi, hal itu lantaran terdapat 3 propinsi baru di Papua yang merupakan hasil pemekaran. Tiga propinsi baru itu yakni, Propinsi Papua Tengah, Propinsi Papua Selatan dan Propinsi Papua Pegunungan, Jumat 11 November 2022.
Seperti dikutip TANGSELXPRESS melalui setkab.go.id, terdapat hal-hal utama yang diatur dalam ketiga UU tersebut, antara lain:
a. Pembentukan setiap provinsi baru, penentuan ibu kota, cakupan wilayah provinsi yang baru, dan batas daerah:
b. Peresmian setiap provinsi dan pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur dilaksanakan paling lama enam bulan sejak UU diundangkan, di mana Pj. Gubernur berasal dari PNS JPT Madya.
c. Gubernur memiliki masa jabatan paling lama satu tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya paling lama satu tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
d. Gubernur berkewajiban untuk, 1) menyelenggarakan pemerintahan daerah sampai dilantiknya Gubernur dan wakil Gubernur definitif,
2) membentuk perangkat daerah paling lama tiga bulan sejak dilantik dan melakukan pengisian perangkat daerah,
3) memfasilitasi pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) pertama kali: dan 4) memfasilitasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat di setiap provinsi baru untuk pertama kali.
e. Gubernur dan Wakil Gubernur definitif pertama kali dipilih dan disahkan melalui Pilkada Serentak 2024:
f Pendanaan Pilkada pertama kali bersumber dari APBN dan dapat didukung APBD Provinsi Papua:
g. Pemilihan dan/atau pengangkatan anggota DPR Papua pertama kali ditetapkan berdasarkan pemilihan umum 2024:
h. Mangjemen Aparatur Sipil Negara (ASN), penyerahan aset dan dokumen dari daerah induk (Provinsi Papua) kepada setiap provinsi hasil pemekaran:
i. Alokasi transfer ke daerah dan hibah: 1) Setiap provinsi yang baru dibentuk akan mendapatkan alokasi dana transfer ke daerah, sedangkan penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Papua akan diberikan kepada provinsi dan kabupaten:
2) Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten yang termasuk dalam provinsi yang baru dibentuk dapat memberikan hibah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan provinsi yang baru dimekarkan.
j. Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi:
1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap provinsi hasil pemekaran dalam waktu tiga tahun sejak diresmikan:
2) Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan — kewajiban pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di daerah yang baru dibentuk.
Atas diundangkannya ketiga UU dimaksud, terdapat amanat peraturan pelaksanaan yang harus segera disusun, yaitu:
a. Perubahan UU Nomor / Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya terkait pengisian jumlah kursi DPR, DPD, DPRP, dan penetapan daerah pemilihan pada Pemilu 2024 untuk tiga daerah provinsi yang baru dibentuk:
b. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi yang baru dibentuk serta penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten yang tercakup dalam provinsi yang baru dibentuk:
c. Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah:
d. Peraturan Gubernur — tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
e. Peraturan Gubernur terkait tata cara pembentukan dan jumlah anggota MRP:
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah yang baru dibentuk: dan
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tentang penataan ASN di daerah provinsi yang baru dibentuk.
Terdapat dinamika dalam pembahasan ketiga RUU dimaksud, salah satunya terkait ibu kota Provinsi Papua Tengah yang pada awalnya diusulkan berada di Timika, namun mempertimbangkan berbagai aspek, DPR dan Pemerintah menyepakati ibu kota Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Kabupaten Nabire.
Hal tersebut tentunya, sebagaimana tertuang dalam Pasal & UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.
Sumber: setkab.go.id
