JAKARTA– Persoalan pungutan royalti lagu masih ramai diperbincangkan. DPR meminta Kementerian Hukum (Kemenkum) menyederhanakan aturan tersebut yang dinilai membebani pelaku usaha kafe dan restoran.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Kemenkum dan mendorong agar regulasi yang diterapkan tidak menyulitkan dunia usaha.
“Kami sudah minta kementerian hukum yang kemudian juga membawahi lembaga manajemen kolektif (LMK) untuk membuat aturan yang tidak menyulitkan,” kata Dasco dilansir dari Beritasatu.com, Selasa (5/8/2025).
Dasco mengakui bahwa polemik mengenai pungutan royalti lagu masih menjadi perdebatan di industri musik. Untuk itu, DPR sedang membahas revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
“Sambil menunggu revisi undang-undang hak cipta yang sedang direvisi oleh DPR,” ujarnya.
Persoalan royalti kembali mencuat setelah direktur PT Mitra Bali Sukses, pengelola jaringan Mie Gacoan di Bali, ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran hak cipta musik. Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, hingga muncul fenomena sejumlah kafe enggan memutar lagu Indonesia.
