JAKARTA – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menegaskan kembali peran utamanya dalam upaya penurunan prevalensi stunting melalui intervensi perubahan perilaku.
Hal ini ditegaskan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd, dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Kementerian Kependudulan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN yang digelar di Gedung DPR RI, Selasa, 1 Juli 2025.
Dalam paparannya, Wihaji menyampaikan upaya penurunan stunting tidak hanya berfokus pada aspek penanganan, tetapi harus menyasar penyebab utama (hulu) stunting seperti sanitasi, akses air bersih, pernikahan dini, dan gizi keluarga.
Menteri Wihaji menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis keluarga dengan menggunakan data Keluarga Risiko Stunting (KRS). Dari 72 juta keluarga di Indonesia yang terdata oleh Kemendukbangga/BKKBN dalam Pendataan Keluarga, tercatat sebanyak kurang lebih 8,6 juta keluarga termasuk dalam KRS, terdiri dari 3,7 juta keluarga tidak memiliki jamban; 1,9 juta keluarga tidak memiliki akses air minum layak; 4,3 juta pasangan usia subur (PUS) termasuk dalam kategori 4T (terlalu muda menikah, terlalu tua melahirkan, terlalu dekat jarak kelahiran, terlalu banyak anak).
“Data inilah yang saya kira nanti akan menjadi fokus utama dalam penanganan supaya tidak stunting. Jadi, tidak penanganan stuntingnya, tapi yang kita sebut dengan mencegahnya,” jelasnya.
Strategi lain yang digunakan oleh Kemendukbangga/BKKBN adalah menyesuaikan program dan rencana kerja dengan kondisi demografi, karena setiap daerah memiliki keunikan dan cara tersendiri untuk penyelesaiannya.
“Jangan bawa cara-cara Jakarta ke lokal, tidak masuk. Saya kumpulkan pastor, romo, kiai—mereka ini yang didengar masyarakat. Edukasi tidak bisa hanya lewat seminar, tapi harus masuk ke hati,” tegas Menteri Wihaji.
Kemendukbangga/BKKBN kini mengerahkan lebih dari 602 ribu pendamping yang bergabung dalam Tim Pendamping Keluarga (TPK), memyebar di seluruh Indonesia, terdiri dari unsur bidan, kader KB, kader kesehatan.
Dalam kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN), TPK berperan mendistribusikan Makanan Bergizi Gratis (MBG) kepada kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-Paud.
Data terkini menunjukkan ibu hamil yang telah menerima MBG sebanyak 15.345 dari 259.000 sasaran (0,28%); ibu menyusui tercatat 25.000 dari 332.000 sasaran; sementara balita non-Paud sebanyak 68.000 sasaran telah disentuh. “Memang capaiannya belum tinggi, dan perlu menjadi pekerjaan bersama,” sambungnya.
Kolaborasi ini didukung Kementerian Kesehatan yang tidak hanya berfokus pada prevalensi stunting tapi juga jumlah balita stunting. Sehingga ketika daerah padat penduduk yang memiliki prevalensi rendah namun jumlah stuntingnya tinggi seperti Jawa Barat dan angkanya dapat ditekan, maka ini akan mempengaruhi penurunan stunting yang signifikan dalam skala Nasional.
“Kalau kita mengejar yang prevalensinya tinggi, tapi tidak mengejar yang angkanya tinggi, gak akan turun stuntingnya,” ungkap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Dalam rangka penurunan angka pernikahan dini, Kemendukbangga/BKKBN juga bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk fasilitasi calom pengantin (catin) dengan ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil)
