TERNATE – Penurunan stunting merupakan prioritas nasional yang memerlukan sinergi dari berbagai sektor, khususnya dalam aspek data, perencanaan, serta pengawasan anggaran.
Untuk itu, telah terjalin kesepakatan antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mendukung program-program penurunan stunting yang akuntabel.
Di Maluku Utara, BPKP setempat bergegas menggelar kegiatan bertajuk Penguatan Peran BPKP Melalui Komitmen Lintas Sektor (Korilal) atas Program Prevalensi Stunting di Wilayah Provinsi Maluku Utara, berlangsung di Aula Gedung BPKP, Ternate, Sabtu (31/5).
Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara, Tri Wibowo Aji mengatakan pihaknya akan berperan dalam monitoring, evaluasi, dan pengelolaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun non fisik, agar implementasinya berjalan efisien dan tepat guna.
Lebih lanjut Tri mengungkapkan, pentingnya kolaborasi lintas sektor seperti pemerintah daerah dan mitra lintas sektor dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting di Maluku Utara.
“BPKP memiliki peran penting dalam mengawal intervensi penurunan stunting melalui pengawasan terhadap penganggaran APBD kabupaten/kota,” jelas Tri dalam keterangan pers Kemendukbangga/BKKBN, Minggu (1/6/2025).
“Kami mendorong agar data keluarga berisiko stunting (KRS) dari Kemendukbangga/BKKBN dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah dan mitra lintas sektor sebagai dasar dalam merancang intervensi yang tepat sasaran,” sambungnya.
Sementara Harwaty selaku Ketua Tim Kerja Perencanaan, Keuangan dan Penganggaran, Perwakilan BKKBN Maluku Utara menyoroti pentingnya penguatan komitmen lintas sektor.
Harwaty menekankan bahwa komitmen lintas sektor sangat penting agar intervensi dilakukan secara terpadu dan tidak tumpang tindih. Sebagai langkah ke depan, BPKP bersama Kemendukbangga/BKKBN berkomitmen melakukan pengawasan bersama.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk menurunkan angka stunting benar-benar tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tukas Harwaty.
