TANGSELXPRESS – Anggota DPR RI periode 2024-2029, Abdul Fikri Faqih, memberikan tanggapan positif terkait rencana pemecahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi tiga kementerian yang berbeda pada masa pemerintahan Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Fikri, pemecahan ini akan mengarah pada pembentukan kementerian yang lebih spesifik, yaitu kementerian yang menangani pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan riset, serta kebudayaan.
“Memang sudah lama banyak kritik terhadap orientasi pengembangan pedidikan tinggi yang kurang fokus ketika diampu oleh kementerian yang juga sudah dibebani dengan pendidikan dasar dan menengah,” kata Fikri dalam keterangan yang diterima hari ini, Jumat (18/10/2024).
Melihat kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini, Fikri mengatakan Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan memiliki penduduk lebih dari 270 juta. Sehingga baginya, hal ini sangatlah tidak mudah.
Selain itu, Ia mengatakan bahwa ranking perguruan tinggi Indonesia di dunia sangatlah rendah, jika dibandingkan dengan beberapa negara lain. Seperti, Denmark dan Mesir dengan jumlah penduduk sebanyak 5 hingga 111 juta yang memiliki kualitas sangat baik di Kementerian Pendidikan.
“Sehingga wajar bila ada inisiatif untuk memajukan pendidikan tinggi kita maka mesti ditangani oleh sebuah kementrian tersendiri,” jelasnya.
Dengan adanya Kementerian Kebudayaan yang dipecah secara tersendiri, Ia menilai hal ini perlu dukungan dari banyak pihak. “Sebab pengalaman di beberapa negara kadang digabung dengan pendidikan dan kadang digabung dengan pariwisata,” bebernya.
Kendati demikian, Fikri menilai bahwa Indonesia perlu banyak belajar dari negara lain, yang menjadikan kebudayaan itu menjadi Kementerian tersendiri. Seperti, India, Perancis, dan negara lainnya yang telah memiliki pengalaman dalam hal melestarikan, mengelola, dan mengembangkan kebudayaannya di sebuah Kementerian secara khusus.
“Mudah-mudahan dengan menjadi sebuah Kementrian tersendiri bisa mewujudkan apa yang diharapkan dari UU no 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kita menjadi kontributor peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia,” tambah Politisi Fraksi PKS itu.
