TANGSELXPRESS – Semuel Abrijani Pangerapan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika secara resmi mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas terjadinya peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.
“Saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo,” ujar Semuel di Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Semuel menyampaikan bahwa sebagai Dirjen Aptika, dirinya belum bisa mengemban tanggung jawab dengan baik.
Dia mengatakan, insiden serangan siber terhadap PDNS 2 secara teknis adalah tanggung jawabnya.
“Saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya menyatakan harusnya selesai di saya. Karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik,” ujar Semuel.
Semuel menambahkan bahwa meskipun dia mengundurkan diri dari jabatannya, proses pemulihan PDNS 2 masih terus dilakukan secara optimal.
Sebagai informasi, Semuel telah menjabat sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA) Kemenkominfo sejak 2016 hingga 2024 ini.
Dalam dunia industri telekomunikasi namanya dikenal sebagai pimpinan di berbagai organisasi nasional dan internasional.
Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada periode 2012-2015, lalu sebagai Head of Delegation ASEAN Telecommunications and IT Minister Meeting (TELMIN) pada periode 2018-2019.
Semuel juga pernah menjabat sebagai Chairman ASEAN Telecommunications and Information Technology Senior Officals Meeting (TELSOM) pada periode 2018-2019.
Salah satu alasan Semuel memutuskan mundur sebagai Dirjen APTIKA karena insiden serangan siber ransomware Brain Cipher pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur.
Serangan siber itu melumpuhkan banyak layanan publik dan yang paling terdampak ialah layanan keimigrasian pada Kamis (20/6/2024).
Safenet menyebut, terdapat sedikitnya 282 instansi pemerintah pengguna PDNS yang terdampak serangan siber tersebut.
