TANGSELXPRESS – Pemerintah diminta memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat terkait dicabutnya status kegawatdaruratan pandemi Covid-19 oleh WHO.
Meski demikian, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menjelaskan agar masyarakat jangan menyalahkartikan hal tersebut.
“Jangan sampai masyarakat menerjemahkan ini sebagai akhir dari pandemi Covid-19. Realitanya, Covid masih tetap ada dan terus mengintai sistem ketahanan kesehatan nasional,” ujar Netty seperti dikutip dari laman PKS, Jumat (12/5/2023).
Menurut Netty, penyebaran Covid-19 di Indonesia justru melonjak akhir-akhir ini disebabkan varian Arcturus yang disebut berasal dari India. Data per Jumat (12/5/2023) menunjukkan kasus aktif terpantau mencapai 19.178.
Oleh karena itu, Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta Kemenkes untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait protokol pencegahan dan penanganan Covid-19.
“Sosialisasi dan edukasi menyangkut aspek promotif dan preventif harus terus dikuatkan oleh pemerintah. Meskipun status kedaruratannya sudah dicabut, tidak berarti virus Covid-19 hilang. Pemerintah harus menekankan hal ini kepada masyarakat agar tetap waspada,” jelasnya.
Legislator PKS asal daerah pemilihan Cirebon-Indramayu itu meminta pemerintah agar segera melaksanakan rekomendasi WHO terkait pencabutan status tersebut.
“Pemerintah harus memastikan kesiapan Indonesia dalam melakukan surveilans terhadap kasus-kasus Covid-19, kesiapan infrastruktur kesehatan dari hulu ke hilir dan kesiapan melanjutkan program vaksinasi,” ucapnya.
Dengan memperhatikan kesiapan tersebut, lanjut Netty, diharapkan sistem kesehatan ke depan tidak terengah-engah dalam menghadapi berbagai ancaman pandemi.
“Sistem kesehatan yang kuat, harus dimulai dengan disetujuinya anggaran kesehatan pemerintah pusat minimal sebesar 10 persen dari APBN di luar gaji,” pungkasnya.
Netty pun mengingatkan pemerintah untuk juga melakukan evaluasi penanganan pandemi secara komprehensif.
“Beberapa catatan evaluasi penanganan pandemi adalah bagaimana pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang ilmiah dan berbasis bukti (scientific and evidence based), memberikan perhatian terhadap sistem fasilitas kesehatan yang prima seperti SDM kesehatan, RS, alkes, obat, vaksin serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pemerintah,” tambahnya.
