TANGSELXPRESS – Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin buka suara setelah namanya dikaitkan dengan pemberitaan penyitaan uang Rp2 miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bobby membantah kabar bahwa penyitaan tersebut baru dilakukan dan mengaku sedih atas pemberitaan yang dinilainya tidak benar.
Bobby menegaskan, KPK tidak melakukan penyitaan uang dari dirinya pada Jumat (6/11/2026). Ia juga memastikan saat ini tengah berada di Yogyakarta untuk melakukan inspeksi pelintasan sebidang guna memastikan keselamatan perjalanan kereta api.
“Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar,” ujar Bobby Rasyidin saat melakukan inspeksi pelintasan sebidang di Yogyakarta, Jumat (6/11/2026) seperti dilansir Beritasatu.com.
Polemik tersebut kemudian mendapat penjelasan dari KPK. Lembaga antirasuah itu membenarkan adanya penyitaan uang senilai Rp2 miliar yang berkaitan dengan Bobby. Namun, penyitaan tersebut ternyata bukan dilakukan pada Jumat (6/11/2026), melainkan sejak Agustus 2025.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyitaan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT Pertamina periode 2018-2023.
Menurut Budi, saat itu Bobby bersikap kooperatif dengan mengembalikan uang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik kemudian melakukan penyitaan terhadap uang senilai Rp2 miliar.
“Jadi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan digitalisasi SPBU, dalam tahapan penyidikan ini telah dilakukan penyitaan terhadap saudara BR uang senilai Rp2 miliar,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).
“Penyitaan itu sudah dilakukan sejak Agustus 2025. Jadi kami luruskan, penyitaan ini bukan dilakukan dalam waktu dekat ini ya, tetapi penyitaan sudah dilakukan di tahun lalu,” imbuhnya.
KPK Tegaskan Penyitaan Bukan Terkait Jabatan Dirut KAI
Budi menegaskan, penyitaan uang Rp2 miliar tersebut tidak berkaitan dengan jabatan Bobby sebagai Direktur Utama KAI saat ini.
Pasalnya, perkara dugaan korupsi digitalisasi SPBU yang sedang diusut KPK terjadi pada periode 2018-2023. Sementara itu, surat perintah penyidikan (sprindik) kasus tersebut diterbitkan pada 2024.
Dengan demikian, penyitaan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan perkara yang berkaitan dengan proyek digitalisasi SPBU, bukan persoalan yang muncul dari jabatan Bobby di perusahaan kereta api.
Tiga Tersangka Sudah Ditahan
Dalam perkara dugaan korupsi digitalisasi SPBU PT Pertamina tersebut, KPK telah menahan tiga tersangka.
Ketiganya yakni Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom periode 2017-2019 Dian Rachmawan, Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom periode 2012-2020 Weriza, serta pemilik PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) sekaligus mantan petinggi PT Telkom, Elvizar.
Kasus ini bermula dari penandatanganan head of agreement proyek digitalisasi SPBU pada Agustus 2018. Proyek dengan nilai sekitar Rp3,6 triliun tersebut bertujuan memantau stok bahan bakar minyak (BBM) secara real time sekaligus mengawasi distribusi BBM bersubsidi.
Namun, dalam proses penyidikan, KPK menduga terjadi pengondisian dalam pengadaan perangkat electronic data capture (EDC) dan automatic tank gauge (ATG).
Elvizar diduga melobi sejumlah pejabat dan anak perusahaannya agar PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) ditunjuk sebagai penyedia perangkat EDC.
Selain itu, Elvizar diduga memberikan uang sekitar Rp2 miliar kepada pihak PT ASK agar mengundurkan diri dari proses pemilihan vendor. Dugaan pengondisian tersebut membuat PT PCS menjadi satu-satunya vendor penyedia perangkat EDC.
Berdasarkan hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara akibat pengadaan perangkat ATG mencapai Rp193,75 miliar. Sementara kerugian dari pengadaan perangkat EDC diperkirakan sebesar Rp128,42 miliar.
