Likuiditas Bank di Pangkuan Negara: Menakar Ketergantungan pada Dana Pemerintah

DALAM setahun terakhir, berita tentang bank hampir selalu berkisar pada satu hal: dari mana dana untuk menyalurkan kredit akan datang. Pertumbuhan kredit melaju, tetapi simpanan masyarakat tidak berlari secepat itu.

Di tengah selisih tersebut, pemerintah masuk sebagai penyangga lewat penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank milik negara. Kebijakan ini memang meredakan tekanan jangka pendek, tetapi ia juga memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah manajemen dana perbankan kita sedang membaik, atau justru semakin bergantung pada suntikan negara?

Kredit Berlari, Simpanan Tertinggal

Data OJK menunjukkan kredit perbankan pada Juli 2026 tumbuh 13,58 persen secara tahunan menjadi sekitar Rp9.135 triliun, sementara dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 11,21 persen menjadi Rp10.336 triliun. Angka kredit itu sudah melampaui kisaran target pertumbuhan 10 hingga 12 persen yang dipasang regulator untuk tahun ini. Konsekuensinya terlihat pada rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) industri yang naik menjadi 88,32 persen pada Juni 2026. Menurut analisis ekonom Bank Mandiri, rasio itu telah merangkak dari 85,40 persen pada Desember 2025.

Gambaran di tingkat bank lebih beragam. LDR BTN dilaporkan mencapai 96,40 persen pada Agustus 2026, jauh di atas 81,02 persen setahun sebelumnya. KB Bank mencatat LDR sekitar 98,67 persen pada Juni, sedangkan CIMB Niaga berada di kisaran 91 persen. Sebuah analisis yang dimuat Stabilitas bahkan memperkirakan LDR riil industri mendekati 97 persen, angka yang mendekati rekor tertinggi sebelumnya pada 2019. Tentu itu estimasi, bukan data resmi, tetapi arahnya jelas: ruang gerak bank semakin sempit.

Dana Negara sebagai Bantalan

Pemerintah menempatkan Rp200 triliun dana SAL di Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI sejak September 2025. Sepanjang 2026 kebijakan itu berkali-kali diperpanjang, ditarik sebagian, lalu dikembalikan. Pada Juni, sebagian dana sempat ditarik, tetapi dikembalikan karena likuiditas bank dinilai mengering. Pada Agustus, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah Rp70 triliun sehingga total penempatan hampir mencapai Rp400 triliun. Awal September, ia menyatakan Rp200 triliun di antaranya akan bertahan hingga Juli 2027.

Dari sisi hasil, kebijakan ini cukup efektif. Bank-bank Himbara menyambutnya karena memberi kepastian likuiditas untuk menyalurkan kredit, dan pemerintah menilai langkah ini membantu menurunkan suku bunga simpanan maupun kredit. Pertumbuhan kredit bank BUMN yang menjadi yang tertinggi di industri pada awal tahun ini adalah bukti bahwa dana tersebut bekerja.

Masalahnya Bukan pada Dana, Melainkan pada Kebiasaan

Meski demikian, saya melihat tiga persoalan yang tidak boleh diabaikan. Pertama, dana pemerintah bersifat sementara. Sepanjang 2026 jadwal jatuh temponya terus bergeser, dan perbankan sendiri sempat mengaku khawatir dana itu akan ditarik pada akhir tahun sehingga memengaruhi keberanian menyalurkan kredit. Bank yang menyusun rencana bisnis di atas dana yang sewaktu-waktu bisa ditarik sedang membangun rumah di atas tanah sewaan.

Kedua, manfaatnya tidak merata. Dukungan ini terpusat pada bank milik negara, padahal tekanan likuiditas juga dirasakan bank swasta dan bank daerah. Pemerintah memang membuka peluang menempatkan dana di bank pembangunan daerah, tetapi dengan nilai yang jauh lebih kecil. Selama akses terhadap dana murah tidak setara, persaingan di industri ikut terdistorsi.

Ketiga, dan ini yang paling mengkhawatirkan, ada risiko kebiasaan buruk. Ketika dana murah tersedia dari negara, insentif bagi bank untuk bekerja keras menghimpun dana murah dari masyarakat bisa melemah. Padahal inilah inti manajemen dana yang sehat. Pimpinan BRI sendiri menyatakan fokusnya adalah memperkuat porsi dana murah, dan itu arah yang benar. Namun pernyataan saja tidak cukup; yang dibutuhkan adalah hasil berupa tabungan dan giro yang tumbuh lebih cepat daripada deposito mahal.

Argumen Pembanding yang Perlu Didengar

Adil juga bila kita menimbang pandangan lain. OJK mengingatkan bahwa kenaikan LDR tidak otomatis berarti likuiditas ketat, karena rasio itu harus dibaca bersama indikator lain dan kondisi tiap bank. Data pendukungnya memang ada: pada Juni 2026 rasio alat likuid terhadap non-core deposit berada di 101,92 persen dan alat likuid terhadap DPK di 23,08 persen, sementara rasio kecukupan modal industri mencapai 23,84 persen pada Juli.

Artinya, bantalan industri masih tebal. Pemerintah pun membantah anggapan bahwa likuiditas pasar melimpah dan menegaskan perlunya data yang akurat sebelum menarik dana. Perbedaan pembacaan antara otoritas fiskal dan otoritas stabilitas keuangan ini sendiri menunjukkan betapa pentingnya data likuiditas yang transparan dan dapat diuji publik.

Jalan ke Depan

Menurut saya, ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, pemerintah sebaiknya menetapkan aturan main yang jelas soal batas waktu, besaran, dan syarat penarikan dana. Kepastian akan jauh lebih berguna bagi bank daripada keputusan yang berubah setiap beberapa bulan. Kedua, bank harus menjadikan dana negara sebagai jembatan, bukan fondasi, dengan target nyata untuk memperbesar dana murah dan menyelaraskan jatuh tempo aset dan liabilitas. Ketiga, regulator perlu mempublikasikan indikator likuiditas yang lebih lengkap per kelompok bank, bukan hanya LDR agregat, agar publik dan analis dapat menilai kondisi sebenarnya.

Likuiditas yang sehat pada akhirnya lahir dari kepercayaan masyarakat yang menitipkan uangnya, bukan dari kebijakan penempatan dana yang terus diperpanjang. Dana pemerintah boleh membantu bank melewati masa sulit, tetapi tugas menghimpun dan mengelola dana tetap berada di pundak bank itu sendiri. Bila kita ingin sektor perbankan yang kuat dan mandiri, ukuran keberhasilannya sederhana: seberapa siap bank berdiri ketika bantalan itu akhirnya diangkat.

Sumber data

1. Kontan, “Kredit Perbankan Tumbuh 13,58% Jadi Rp9.135 Triliun, OJK Ungkap Pendorongnya”, 7 September 2026.
2. Bisnis.com, “OJK: Kredit Perbankan Naik 12,67% pada Juni 2026”, 3 Agustus 2026.
3. Kontan, “Likuiditas Bank Mengetat, Mandiri hingga KB Bank Siapkan Strategi Pendanaan”, 2026.
4. InfoBanknews, “Bank Mandiri: Penempatan Uang Negara Jadi Penopang Likuiditas Perbankan”, September 2026.
5. Kontan, “Penempatan Dana SAL Bertahan Hingga 2027, Likuiditas Bank Bakal Tetap Terjaga”, 21 September 2026.
6. Stabilitas, “Kredit Tembus Rp9.019 Triliun: Likuiditas Bank Mengetat, LDR Riil Sentuh 97 Persen”, 29 September 2026.
7. Bisnis.com, “Purbaya Tambah Suntikan Dana SAL di Himbara Rp70 Triliun”, 5 Agustus 2026.
8. Kontan, “Penempatan Dana SAL Rp200 Triliun di Himbara Diperpanjang Sampai Juli 2027”, 2 September 2026.
9. Bisnis.com, “Purbaya Bela Penempatan SAL di Himbara, Bantah Data KSSK soal Likuiditas Melimpah”, 16 Juli 2026.
10. Media Asuransi, “OJK Klaim Likuiditas Perbankan Masih Memadai Meski LDR Meningkat”.
11. IDXChannel, “Hadapi Dinamika Likuiditas, BRI Jaga LDR 90,8 Persen dan Fokus Perkuat Dana Murah”, 31 Agustus 2026.

Penulis:

Bagus Tri Sutrisno

Mahasiswa Universitas Pamulang