TANGSELXPRESS– Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai mengkaji penataan kawasan perkotaan di Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Kajian tersebut mencakup koridor Pamulang, Setu, Serpong, dan kawasan sekitarnya sebagai wilayah prioritas pengembangan perkotaan.
Kajian ini merupakan bagian dari National Urban Development Project (NUDP) yang telah menetapkan Tangerang Selatan sebagai salah satu kota sasaran pengembangan sejak 2019.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II BPIW, Airlangga Mardjono, mengatakan kegiatan yang dimulai saat ini masih berupa tahap persiapan penyusunan dokumen perencanaan.
“Ini kick-off meeting, rapat persiapan untuk melakukan studi. Nanti kita akan melakukan studi kawasan perkotaan di Tangsel,” ujar Airlangga, Selasa (11/8/2026).
Menurutnya, tim akan mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur pada kawasan pendidikan di Tangerang Selatan. Kajian meliputi konektivitas transportasi, penyediaan hunian, sanitasi, hingga layanan air bersih.
“Temanya tentang pendidikan. Nanti kita akan lihat kawasan pendidikan, hal-hal infrastruktur apa yang diperlukan di sana,” katanya.
Belum Masuk Tahap Pembangunan
Airlangga menegaskan kajian tersebut belum berkaitan dengan pembangunan fisik. Hasil akhirnya berupa dokumen perencanaan kawasan dan tata ruang perkotaan yang akan menjadi dasar pengembangan wilayah.
“Ini masih dokumen perencanaannya. Keluarannya bukan fisik di lapangan, melainkan perencanaan secara perkotaan dan tata ruang,” jelasnya.
Pamulang Jadi Kawasan Prioritas
Team Leader Kegiatan sekaligus Konsultan BPIW, Isro Saputra, menyebut koridor Pamulang menjadi salah satu fokus utama karena pertumbuhan kawasan yang dinilai berlangsung secara sporadis.
“Untuk di koridor Pamulang itu masih berkembang secara sporadis. Sehingga intervensi pemerintah sangat perlu dalam penataan koridor itu,” ujarnya.
Selain Pamulang, tim juga akan mengkaji kawasan Bintaro dan Serpong yang berkembang melalui pengelolaan pengembang swasta. Sejumlah isu yang akan ditelaah meliputi kemacetan, banjir, pengelolaan sampah, sanitasi, hingga penataan ruang bagi pelaku UMKM.
Studi Berlangsung Enam Bulan
Kajian penataan kawasan ini dijadwalkan berlangsung selama enam bulan. Selama proses tersebut, tim akan melakukan dua kali peninjauan lapangan serta mewawancarai masyarakat untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kebutuhan kawasan.
“Dalam prosesnya nanti, tim akan melakukan dua kali peninjauan lapangan serta wawancara dengan masyarakat,” kata Isro.
Kawasan yang dikaji memiliki luas sekitar 410,75 hektare, membentang dari Bundaran Pamulang hingga Serpong. Nantinya, area tersebut akan dipersempit menjadi pilot area seluas 50–100 hektare sebagai lokasi proyek prioritas.
“Area tersebut nantinya akan dipersempit menjadi pilot area seluas 50 hingga 100 hektare untuk menentukan major project,” ujarnya.
Kajian melibatkan berbagai instansi, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan hingga Pemerintah Provinsi Banten. Tim juga akan menyusun rancangan dasar kawasan sebagai pedoman pengembangan perkotaan ke depan.
Salah satu konsep yang berpotensi diterapkan adalah Transit Oriented Development (TOD), mengingat tingginya mobilitas masyarakat Tangerang Selatan menuju wilayah DKI Jakarta.
