TANGERANG SELATAN– Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) meningkatkan kompetensi aparatur wilayah di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi melalui Pelatihan dan Uji Kompetensi Supervisor K3 Konstruksi. Sebanyak 61 aparatur dari unsur Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) kelurahan dan kecamatan se-Kota Tangerang Selatan mengikuti pelatihan yang digelar di Gedung Dinas SDABMBK, Perkantoran Lengkong Wetan, pada 22–24 Juni 2026.
Pelatihan tersebut merupakan upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam mengawasi penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah masing-masing. Hal ini mengingat masih banyak kecelakaan konstruksi yang terjadi akibat rendahnya pemahaman terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Program ini bukan sekadar pelatihan formal. Para peserta dipersiapkan untuk memahami prinsip-prinsip keselamatan konstruksi yang nantinya dapat diterapkan dalam pengawasan berbagai kegiatan pembangunan di wilayah masing-masing.
Sekretaris Dinas SDABMBK Kota Tangerang Selatan, Rosi Yuliandi, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa kompetensi K3 kini menjadi kebutuhan penting bagi aparatur yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan pembangunan.
“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Kompetensi K3 menjadi bekal penting untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan pengawasan di lapangan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Pelatihan menghadirkan narasumber dari kalangan profesional dan lembaga sertifikasi konstruksi nasional, di antaranya Fernando Panjaitan dari LSP GATAKI dan Michael Sofian Tanuhendrata dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Puguh Budianto, Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum, bersama perwakilan LSP GATAKI.
Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas SDABMBK Kota Tangerang Selatan, Mahyudin Mahmud, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari pembinaan sumber daya manusia konstruksi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Karena berada di tingkat wilayah, mereka perlu memahami standar keselamatan konstruksi agar mampu melakukan pengawasan yang lebih baik dan memberikan edukasi kepada para pelaksana pekerjaan,” jelas Mahyudin.
Apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga datang dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta. Puguh Budianto menilai pelaksanaan sertifikasi yang menyasar aparatur hingga tingkat kelurahan merupakan langkah yang jarang dilakukan daerah lain dan menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia konstruksi.
“Sertifikasi bukan tujuan akhir. Ini adalah langkah awal membangun profesionalisme dan tanggung jawab dalam pelaksanaan. Kompetensi harus terus ditingkatkan agar kualitas pembangunan juga semakin baik,” katanya.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi salah satu tantangan besar yang masih dihadapi daerah di Indonesia.
Perwakilan LSP GATAKI, Deni Ihwanudin Firdaus, menjelaskan bahwa proses sertifikasi mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 350 Tahun 2014 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi.
“Peserta tidak hanya diuji dari sisi teori. Mereka juga harus mampu menunjukkan pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab seorang Supervisor K3 Konstruksi sesuai standar yang ditetapkan,” jelas Deni.
Proses asesmen dilakukan melalui verifikasi administrasi, observasi, hingga wawancara kompetensi oleh asesor yang telah tersertifikasi. Berdasarkan hasil pengamatan selama pelatihan dan asesmen, peserta memiliki kesiapan yang cukup baik karena sebagian besar telah terbiasa melakukan monitoring kegiatan pembangunan di wilayah kerja masing-masing.
Salah satu peserta, Aris, yang bertugas di Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Jombang, mengaku mendapatkan banyak pengetahuan baru terkait penerapan K3 dalam pekerjaan konstruksi.
“Melalui pelatihan ini kami menjadi lebih memahami bagaimana mengidentifikasi potensi risiko dan pentingnya penerapan K3 dalam setiap pekerjaan konstruksi di wilayah kami,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berharap budaya keselamatan kerja semakin mengakar dalam setiap pelaksanaan pembangunan.
