JAKARTA – Sejumlah korban dugaan penipuan perjalanan umrah Hanania Travel mendatangi Komisi III DPR RI untuk meminta bantuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Para korban berharap DPR dapat mengawal penyelesaian kasus yang diduga telah merugikan ribuan calon jemaah umrah dan haji plus dari berbagai wilayah di Indonesia.
Perwakilan korban, Uli Amelia Septriani, mengungkapkan bahwa berdasarkan pendataan yang dilakukan secara mandiri oleh para korban, jumlah calon jemaah yang terdampak mencapai sekitar 3.000 orang. Mereka mengalami kerugian materiil sekaligus kehilangan kesempatan menjalankan ibadah setelah gagal berangkat meski telah melakukan pembayaran.
“Kami tidak nyolong, kami tidak mau merampok, kami hanya meminta apa yang menjadi hak kami untuk kembali,” kata Uli dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juni dikutip dari beritasatu.
Menurut Uli, persoalan yang terjadi di Hanania Travel diduga bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan mengarah pada persoalan manajemen yang serius. Ia bahkan menduga terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang perlu didalami oleh aparat penegak hukum.
Sebagai contoh, Uli menyebut ada calon jemaah yang melunasi biaya keberangkatan umrah pada 26 Mei 2026. Namun, hanya dua hari setelah pembayaran dilakukan, dana tersebut disebut sudah tidak tersedia usai pemilik travel diamankan oleh pihak kepolisian.
“Dua hari kemudian uangnya sudah tidak ada. Secara akal sehat itu tidak mungkin. Ada hal yang sangat salah yang sudah terjadi di manajemen Hanania,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun korban, sekitar 1.500 calon jemaah gagal berangkat pada periode Syawal. Sementara itu, sekitar 1.400 calon jemaah lainnya yang dijadwalkan berangkat pada Juni hingga Juli 2026 juga mengalami nasib serupa.
Jumlah tersebut belum termasuk calon jemaah yang telah membayar uang muka untuk keberangkatan pada periode berikutnya. Selain itu, terdapat pula sejumlah calon jemaah haji plus yang disebut belum mendapatkan nomor porsi keberangkatan meskipun telah melakukan pembayaran.
“Ada beberapa jemaah calon haji plus juga di situ yang belum disetorkan porsinya. Jadi kami yang hadir di sini hanya sebagian kecil dari jemaah yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Uli.
Para korban berharap Komisi III DPR dapat membantu mengawal proses hukum yang sedang berjalan sekaligus mendorong solusi konkret agar dana yang telah disetorkan dapat dikembalikan atau keberangkatan ibadah mereka dapat direalisasikan.
Mereka menegaskan tujuan utama bukan semata-mata memperoleh ganti rugi, melainkan mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah yang telah lama direncanakan dan diperjuangkan.
Korban juga berharap DPR, pemerintah, dan aparat penegak hukum dapat bekerja sama memberikan kepastian hukum serta memperkuat perlindungan terhadap masyarakat agar kasus serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
