TANGERANG SELATAN– Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan terus menjadi prioritas utama.
Pemkot Tangsel fokus pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi pijakan mendasar dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Wali Kota Benyamin Davnie.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tangerang Selatan, TB Asep Nurdin, menyatakan sinergi antara program jaminan kesehatan universal dan pemberian bantuan pendidikan merupakan manifestasi nyata dari kehadiran negara di tengah warga.
Menurutnya, keberhasilan sebuah kota tidak hanya diukur dari kemegahan infrastruktur fisik, melainkan dari sejauh mana warganya merasa aman, terlindungi, dan terjamin dalam mengakses layanan dasar yang berkualitas.
TB Asep Nurdin juga menyampaikan pesan strategis dari Wali Kota Benyamin Davnie mengenai arah pembangunan manusia di Tangerang Selatan yang kian inklusif, menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Bapak Wali Kota Benyamin Davnie selalu menekankan bahwa investasi pada manusia adalah fondasi paling kokoh bagi keberlanjutan masa depan Tangerang Selatan. Beliau menegaskan bahwa kita ingin memastikan setiap anak di kota ini memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-citanya melalui jalur pendidikan tinggi tanpa harus terhambat kendala biaya, serta menjamin setiap warga dapat memperoleh layanan kesehatan berkualitas secara cuma-cuma. Keamanan sosial ini adalah janji layanan publik yang terus kami tunaikan dengan penuh integritas dan transparansi,” ujar TB Asep Nurdin dalam keterangannya, Kamis (5/3/2026).
Dia memaparkan bahwa komitmen ini didukung secara teknis melalui transformasi digital yang masif guna memudahkan masyarakat dalam menjangkau informasi layanan secara real-time.
Di era informasi ini, Diskominfo memainkan peran krusial sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
Kehadiran ekosistem digital di Tangsel bukan sekadar tren, melainkan instrumen vital untuk memastikan efektivitas program di lapangan.
“Seluruh program unggulan kita, mulai dari beasiswa pelajar, bantuan biaya sekolah swasta, hingga akses fasilitas kesehatan rawat inap 24 jam di tingkat Puskesmas, telah terintegrasi dalam sistem data tunggal. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketepatan sasaran, meminimalisir birokrasi yang berbelit, dan menjamin bahwa setiap rupiah dari APBD benar-benar kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi warga,” jelasnya.
Menurutnya, digitalisasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemkot Tangsel bertujuan untuk menghapus sekat-sekat informasi.
Melalui aplikasi layanan terpadu, warga kini dapat mengecek status kepesertaan jaminan kesehatan mereka atau mendaftarkan putra-putrinya dalam program beasiswa hanya melalui perangkat seluler.
Inilah yang disebutnya sebagai demokrasi akses, di mana kemudahan layanan tidak lagi bergantung pada kedekatan dengan birokrasi, melainkan pada sistem yang transparan dan adil.
Dirinya turut menggarisbawahi capaian Universal Health Coverage (UHC) yang telah melampaui target nasional.
“Capaian ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan jaminan bahwa tidak akan ada lagi warga Tangerang Selatan yang merasa takut berobat karena kendala biaya,” ujarnya.
Dengan kepesertaan aktif yang merata, warga Tangsel kini cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan akses pengobatan mulai dari tingkat dasar di Puskesmas hingga rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
“Kami menyadari bahwa kesehatan adalah modal utama produktivitas. Oleh karena itu, Bapak Wali Kota menginstruksikan agar fasilitas kesehatan di tingkat kecamatan diperkuat. Saat ini, Puskesmas kita bukan lagi sekadar tempat periksa ringan, tetapi telah bertransformasi menjadi pusat layanan rawat inap yang siap melayani warga 24 jam penuh. Ini adalah langkah konkret untuk mengurangi beban rumah sakit besar sekaligus mendekatkan pelayanan kepada permukiman warga,” kata Asep.
Pemkot Tangsel juga rutin melakukan pembaruan data secara periodik agar subsidi premi jaminan kesehatan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.
Melalui koordinasi ketat antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Diskominfo, data warga prasejahtera divalidasi secara digital guna mencegah terjadinya duplikasi atau salah sasaran.
Langkah-langkah strategis yang konsisten ini diharapkan dapat terus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tangerang Selatan—yang saat ini merupakan salah satu yang tertinggi di Provinsi Banten—sekaligus memantapkan posisi kota ini sebagai role model nasional dalam pelayanan publik yang humanis, responsif, dan berbasis teknologi terapan.
“Harapan Bapak Wali Kota dan kita semua adalah menjadikan Tangsel sebagai kota yang nyaman untuk semua, di mana setiap individu merasa didukung oleh pemerintahnya untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal,” pungkasnya.
