JAKARTA – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bun Joi Phiau, menyampaikan keprihatinan atas meninggalnya tiga warga saat banjir besar melanda Jakarta, Senin, 12 Januari 2026.
Peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah. Tiga korban dilaporkan meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik ketika banjir datang, sementara sejumlah peralatan elektronik di sekitar lokasi masih dalam kondisi menyala.
Bun menilai kejadian itu mencerminkan lemahnya antisipasi dan mitigasi risiko banjir, khususnya terkait aspek keselamatan warga. Ia juga mempertanyakan efektivitas anggaran pengendalian banjir yang dialokasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Ke mana hasil dari anggaran sebesar Rp 2,8 triliun itu. Ini uang yang bersumber dari pajak masyarakat, namun hingga kini persoalan banjir masih terus berulang,” kata Bun kepada wartawan, Selasa, 13 Januari 2026.
Menurutnya, besarnya anggaran seharusnya diikuti dengan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi musim hujan, termasuk langkah pencegahan yang bersifat teknis maupun nonteknis.
Ia menegaskan, korban jiwa akibat banjir menunjukkan bahwa persiapan yang dilakukan Pemprov DKI belum optimal. Dengan anggaran tersebut, Bun menilai dampak banjir seharusnya dapat diminimalkan.
Bun juga menyoroti pandangan pemerintah yang dinilai masih menganggap banjir sebagai peristiwa rutin akibat faktor alam. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak boleh mengabaikan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi keselamatan warga.
“Tugas pemerintah daerah bukan hanya merespons setelah banjir terjadi, tetapi memastikan kesiapsiagaan agar kejadian serupa tidak kembali menelan korban jiwa,” ujarnya.
Ia meminta Pemprov DKI Jakarta menggunakan anggaran pengendalian banjir secara maksimal demi meningkatkan keselamatan warga dan mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang.
