BERDASARKAN data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih didominasi oleh kelompok usia produktif. Ironisnya, pengangguran justru banyak berasal dari lulusan pendidikan menengah dan tinggi, seperti SMA/SMK serta perguruan tinggi. Kondisi ini mencerminkan bahwa pertumbuhan jumlah angkatan kerja belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai.
Secara struktural, persoalan pengangguran tidak lagi sekadar berkaitan dengan jumlah pekerjaan, tetapi juga kualitas dan relevansi tenaga kerja. Banyak lulusan pendidikan formal belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ketidaksesuaian ini menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka pengangguran terdidik, meskipun tingkat pendidikan masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun.
Selain faktor struktural, perlambatan pertumbuhan ekonomi turut berkontribusi terhadap meningkatnya pengangguran. Ketika aktivitas ekonomi melambat, dunia usaha cenderung menahan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja baru. Bahkan, dalam beberapa kasus, perusahaan melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah pekerja guna menjaga keberlangsungan usaha.
Perkembangan teknologi dan otomatisasi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi dinamika ketenagakerjaan. Penerapan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan sistem otomatis di berbagai sektor industri memang meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun di sisi lain, hal ini mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia, khususnya pada pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang. Tanpa kesiapan keterampilan baru, sebagian tenaga kerja berisiko tersisih dari pasar kerja.
Dampak meningkatnya pengangguran tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga merambah ke persoalan sosial yang lebih luas. Tingginya angka pengangguran berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan, memperlebar ketimpangan pendapatan, serta menurunkan daya beli masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu masalah sosial lain, seperti meningkatnya kerawanan sosial dan berkurangnya kualitas hidup masyarakat.
Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah strategis dan berkelanjutan. Salah satu upaya penting adalah memperkuat kebijakan penciptaan lapangan kerja melalui dukungan terhadap sektor-sektor padat karya dan industri kreatif. Selain itu, pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar kerja harus menjadi prioritas, agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan dan siap bersaing.
Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan juga menjadi kunci dalam mengatasi persoalan pengangguran. Dengan perencanaan yang tepat dan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan zaman, diharapkan masalah pengangguran dapat ditekan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Penulis:
Fetrayani Sibarani
Mahasiswi Akuntansi Universitas Pamulang
