TANGERANG SELATAN – Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyoroti maraknya kasus keracunan makanan pada anak-anak di berbagai daerah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui unggahan Instagram resmi IDAI, Ketua Pengurus Pusat IDAI, Dr. dr. Piprim Basarah Yanuarso, SpA(K), menyampaikan pernyataan berjudul “Surat Terbuka untuk Badan Gizi Nasional (BGN)”.
Dalam surat tersebut, IDAI menegaskan bahwa kejadian keracunan yang terus berulang pada program MBG menimbulkan risiko serius bagi anak-anak. Oleh karena itu, program tersebut perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan bahaya serupa di kemudian hari.
“Program MBG sejatinya bertujuan mulia untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan anak Indonesia. Namun, kejadian keracunan yang terus berulang justru menimbulkan risiko serius bagi keselamatan anak,” tulis IDAI, dikutip Senin, 29 September 2025.
“Bahkan ada balita dan ibu hamil yang turut terdampak. Kelompok rentan ini sebaiknya dimasukkan dalam perhatian utama,” lanjutnya.
IDAI juga menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah, sekolah, dan masyarakat demi memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat kesehatan, gizi, serta masa depan lebih baik bagi anak-anak Indonesia.
Dalam surat terbuka tersebut, IDAI menyampaikan lima poin penting untuk BGN terkait penanganan kasus keracunan MBG:
-
Keselamatan anak dan kelompok rentan sebagai prioritas utama. Anak, balita, dan ibu hamil harus dilindungi dari risiko keracunan makanan.
-
Keamanan pangan harus diutamakan. Proses penyediaan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan wajib mengikuti standar keamanan pangan (food safety) untuk mencegah kontaminasi.
-
Kualitas gizi dan keseimbangan menu harus dijamin. Menu MBG seyogianya disusun oleh ahli gizi dengan memperhatikan kebutuhan nutrisi anak untuk mendukung tumbuh kembang optimal.
-
Pengawasan diperketat. Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) beserta seluruh kelengkapannya harus tersertifikasi, serta senantiasa dimonitor dan dievaluasi oleh BGN.
-
Prosedur mitigasi dan layanan aduan disiapkan. Perlu mekanisme penanganan cepat kasus keracunan yang melibatkan pemerintah, sekolah, dokter spesialis anak, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Pemberdayaan layanan aduan masyarakat juga penting untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul.
