JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah tidak akan membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) kerusuhan saat aksi unjuk rasa pada akhir Agustus 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra seusai bertemu Presiden di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).
Yusril mengungkapkan, Presiden Prabowo menyambut baik langkah enam Lembaga Negara Hak Asasi Manusia (LN-HAM) yang membentuk Tim Independen Pencari Fakta.
“Presiden mempersilakan tim tersebut bekerja secara independen, transparan, dan objektif,” ujar Yusril dalam keterangannya.
Adapun enam LN-HAM yang dimaksud adalah Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Disabilitas, Ombudsman, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
“Lembaga-lembaga tersebut dibentuk berdasarkan undang-undang, dengan anggota dan komisioner yang dipilih melalui proses seleksi ketat. Mereka memiliki kewenangan bekerja secara mandiri sesuai amanat undang-undang,” terangnya.
“Karena itu, tim yang dibentuk oleh LN-HAM memiliki posisi hukum dan tingkat independensi yang lebih kuat dibandingkan TGPF yang dibentuk melalui keputusan presiden,” tambahnya.
