JAKARTA– Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, H. Addin Jauharudin, mengecam keras aksi-aksi intoleransi yang belakangan mencuat dan mencederai nilai-nilai kebhinekaan serta persatuan bangsa.
Sejumlah peristiwa seperti pembubaran kegiatan keagamaan dan perusakan rumah ibadah di Sukabumi dan Padang menjadi sorotan utama.
Dalam peristiwa tersebut, kekerasan tidak hanya menyasar tempat ibadah, tetapi juga berdampak langsung terhadap anak-anak yang mengalami tekanan psikologis hingga luka fisik. “Peristiwa ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan berbasis perbedaan keyakinan atau keagamaan masih terjadi,” ujar Addin, Rabu (30/7/2025).
Addin menegaskan, semua bentuk kekerasan atas dasar perbedaan agama adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Ia menuntut aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap para pelaku.
Mereka harus ditindak secara hukum, karena Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana termaktub dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 1 ayat (3).
“Aparat penegak hukum harus proporsional dan transparan dalam melakukan tindakan terhadap para pelakunya, serta memastikan proses hukumnya sampai ke peradilan,” jelasnya.
Ia menambahkan, penegakan hukum yang tuntas penting untuk memberikan keadilan kepada korban sekaligus menciptakan efek jera bagi pelaku agar kejahatan serupa tidak terulang.
Lebih jauh, GP Ansor menilai pemerintah memiliki peran sentral dalam menjamin perlindungan terhadap seluruh warga negara, tanpa diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan. Addin mengingatkan, pemerintah tak boleh lemah apalagi terjebak pada dikotomi mayoritas-minoritas.
“Pemerintah harus bersikap tegas terhadap setiap tindakan yang mengancam kehidupan demokrasi dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tidak ada satu pun kelompok yang berhak menghakimi, mengintimidasi, apalagi melakukan kekerasan terhadap kelompok lain hanya karena perbedaan agama atau keyakinan,” katanya.
GP Ansor juga menyerukan agar semua elemen bangsa—mulai dari tokoh agama, tokoh adat, hingga organisasi masyarakat dan keagamaan—bersatu menjaga semangat kebangsaan dan memperkuat toleransi demi menciptakan kerukunan antarumat beragama.
“Negara harus hadir untuk melindungi seluruh warganya. Tokoh agama, tokoh adat dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi keagamaan mari bersama-sama untuk menjaga dan memperkuat toleransi, untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Sehingga peristiwa-peristiwa intoleransi sebagaimana tersebut di atas, tidak terjadi lagi di Indonesia,” tutupnya.
