JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus dugaan korupsi fasilitas kredit kepada PT Sritex. Delapan tersangka tersebut diketahui berasal dari tiga Bank Pembangunan Daerah dan manajemen internal PT Sritex.
“Delapan tersangka merupakan pejabat dari tiga Bank Pembangunan Daerah dan dari PT Sritex,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 22 Juli 2025. Diungkapkan, dua tersangka berasal dari Bank DKI, yakni BFW dan PS. Dikutip dari RRI.
“BFW mantan Direktur Kredit UMKM dan Keuangan PT Bank DKI. Lalu, PS mantan Direktur Teknologi dan Operasional PT Bank DKI, keduanya dinilai terlibat dalam persetujuan kredit yang melawan hukum,” kata Anang.
Penyidik juga menetapkan dua tersangka lainnya, dari bank BJB. “YR mantan Dirut PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,” kata Anang.
Sedangkan BR, kata dia, adalah mantan Senior Executive Vice President Bisnis PT Bank BJB. Ia menyebut, keduanya turut menyetujui fasilitas kredit kepada PT Sritex.
Tiga tersangka lainnya berasal dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
“SP mantan Dirut Bank Jateng,” ucap Anang.
“PJ mantan Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial serta SD mantan Kadiv Bisnis Korporasi dan Komersial.” Ia menjelaskan lebih lanjut, ketiganya terlibat dalam keputusan pemberian kredit untuk PT Sritex.
Satu tersangka lainnya berasal dari pihak penerima fasilitas kredit, yaitu dari internal PT Sritex. “Penyidik menetapkan AMS, Selaku Direktur Keuangan PT Sritex, sebagai tersangka baru,” kata Anang.
Seluruh tersangka, lanjut Anang, telah memenuhi unsur pidana sesuai hasil penyidikan. Penetapan dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup.
“Tindakan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-62 dan 27a tertanggal 25 Oktober 2024 dan 23 Maret 2025,” ujarnya.
Surat tersebut menjadi dasar Kejagung menetapkan delapan nama sebagai tersangka. Anang menyebut negara dirugikan lebih dari Rp1 triliun dari pemberian kredit tersebut.
“Kerugian ditimbulkan sebesar Rp1.088.650.808.028 dan sedang dihitung oleh BPK,” ujarnya. Ia menegaskan seluruh tersangka dijerat dengan UU Tipikor dan KUHP.
“Para tersangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor. Mereka juga dikenai Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Untuk kepentingan penyidikan, seluruh tersangka kini ditahan. “Para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari mulai 21 Juli hingga 9 Agustus 2025,” ucapnya.
