Oleh: Wanto Sugito, Wakil Ketua DPRD Tangerang Selatan
SAYA menyambut baik setiap inisiatif yang bertujuan memperluas akses pendidikan, termasuk gagasan tentang sekolah swasta gratis baik SMPN ataupun SMAN. Namun dalam konteks Kota Tangerang Selatan, kebijakan ini perlu dikaji secara cermat dan terukur, agar tidak menjadi sekadar wacana populis tanpa pijakan anggaran dan regulasi yang kuat.
Pertama, kita harus akui bahwa Tangsel memiliki keterbatasan daya tampung di sekolah negeri. Banyak warga, khususnya dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, yang terpaksa menyekolahkan anaknya di swasta karena tidak lolos PPDB negeri (Sekarang SPMB). Di titik inilah, peran sekolah swasta menjadi sangat vital.
Namun, agar sekolah swasta bisa digratiskan, perlu ada skema pembiayaan yang adil dan terencana dari APBD. Kita di DPRD siap mendorong Public Private Partnership dalam bidang pendidikan, termasuk melalui mekanisme BOSDA Plus atau hibah pendidikan yang berbasis pada kuota siswa tidak mampu.
Tentu saja, semua ini harus disertai dengan standar mutu, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai kualitas pendidikan menurun hanya karena dikejar target gratis.
Saya juga menegaskan, pendidikan adalah hak rakyat. Negara — dalam hal ini pemerintah daerah — wajib hadir untuk memastikan setiap anak di Tangsel bisa sekolah tanpa dibebani biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta. Tapi jangan hanya dilihat dari sisi gratisnya, kualitas dan keberlanjutan program itu jauh lebih penting.
Jadi, sekolah swasta gratis bisa menjadi solusi jangka pendek atas keterbatasan sekolah negeri, asal didukung data yang valid, anggaran yang realistis, dan komitmen yang kuat dari semua pihak.
Dan hal tersebut di atas juga harus diawali political will leadership di Tangerang Selatan.
