JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, menyatakan pihaknya segera meminta klarifikasi atas pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait pernyataan kontroversialnya, yang menyebut perkosaan massal dalam tragedi Mei 1998 hanyalah rumor.
Sebab Lalu menilai pernyataan Fadli Zon berpotensi melukai hati para korban dan terkesan merendahkan upaya pemulihan yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.
“Sedikit keliru kalau dikatakan tidak ada perkosaan massal. Peristiwa itu terjadi, jangan tutupi sejarah,” ujar Lalu Hadrian, Selasa, 17 Juni 2025. Dikutip dari RRI.
Anggota DPR RI ini juga menegaskan tragedi 1998 merupakan bagian kelam dari sejarah bangsa yang menyimpan luka mendalam, khususnya bagi perempuan korban kekerasan seksual. Menurutnya, pengingkaran terhadap peristiwa tersebut adalah bentuk penghapusan jejak sejarah Indonesia.
“Itu adalah tragedi kemanusiaan yang nyata. Jangan menghapus jejak kekerasan seksual yang nyata dan telah diakui oleh masyarakat luar. Komnas Perempuan juga sudah melaporkan,” tegas Lalu.
Lalu menyebut penyangkalan terhadap fakta terjadinya kekerasan seksual dalam insiden 1998, sama saja dengan merendahkan martabat para korban dan menghambat proses pemulihan serta rekonsiliasi yang seharusnya terus diupayakan.
“Menutupinya maka sama saja kita merendahkan martabat para korban dan tidak membuka ruang untuk pemulihan nama baik mereka,” katanya.
Ia pun mengingatkan sejarah Indonesia tidak boleh direduksi menjadi narasi tunggal milik kekuasaan. Ia menegaskan sejarah harus ditulis secara jujur, inklusif, dan partisipatif bukan untuk menyenangkan penguasa.
“Sejarah bukan sekadar narasi masa lalu, melainkan fondasi jati diri bangsa. Maka ketika ada upaya penulisan ulang sejarah, yang perlu kita pastikan bukan siapa yang menulis, tetapi mengapa dan untuk siapa sejarah itu ditulis,” jelas Lalu.
Karena itu, pimpinan komisi yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan itu menyatakan, DPR RI akan mengawal Kementerian Kebudayaan yang tengah melakukan penulisan revisi sejarah Indonesia.
Lalu menyatakan penulisan sejarah menyangkut kepentingan kolektif bangsa, bukan hanya domain kementerian. Ia juga menyoroti minimnya partisipasi publik dalam penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah digarap Kemenbud.
“Sejarah bukan milik kementerian, tapi milik rakyat. DPR mewakili rakyat dan punya tanggung jawab memastikan proses ini tidak menjadi rekayasa ingatan kolektif, melainkan rekonstruksi objektif,” kata Lalu.
Lalu mengatakan Komisi X DPR akan memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam rapat kerja untuk meminta penjelasan mengenai pernyataan kontroversialnya tersebut.
“Pernyataan Menteri Kebudayaan yang menyebut bahwa pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 hanya sebatas rumor, perlu secara resmi diklarifikasi. Komisi X DPR RI tentu akan meminta penjelasan lebih lanjut terkait pernyataannya tersebut,” kata Lalu.
