JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tanggapi wacana yang berkembang soal peluang Jakarta kembali melegalkan judi dan kasino untuk menambah pemasukan negara.
Wacana ini mulanya dilontarkan di DPR ketika anggota Komisi IX DPR Galih Kartasasmita mengusulkan pemerintah menambah objek penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ia mencontohkan Uni Emirat Arab yang telah melegalkan kasino.
Praktik judi sendiri sebetulnya pernah dilegalkan di Jakarta saat kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Ali melegalkan judi dan kasino untuk meningkatkan kas daerah. Sampai akhirnya, judi kembali dilarang oleh pemerintah pusat.
Saat ditanya peluang kasino kembali dilegalkan di Jakarta, Pramono tak mau menjawab. Ia mengaku Pemprov DKI lebih fokus dalam pembenahan infrastruktur, salah satunya adalah pengendalian banjir.
“Jakarta akan khas gali-gali. Gali-gali sungai yang memang hari ini harus digali,” ungkap Pramono, Senin, 19 Mei 2025.
Terkait hal ini, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mendorong pemerintah mengkaji wacana melegalkan kasino seperti di Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA).
Menurutnya, usulan itu bisa dengan mempelajari kebijakan sebagaimana yang diterapkan di dua negara yang mayoritas muslim tersebut demi meningkatkan devisa negara.
“Indonesia juga sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sama seperti UEA yang kini tengah membangun kasino besar di negaranya dan Malaysia yang secara resmi telah melegalkan kasino pada tahun 1969,” katanya di Bekasi, Sabtu 17 Mei.
Pakar Geopolitik dan Ekonomi Internasional UI itu menyatakan Indonesia memang negara Muslim tapi dengan aktivitas judi yang masih tinggi. Padahal ketika era Ali Sadikin bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, aktivitas itu akhirnya dilegalkan.
“Waktu itu kemudian juga kita ada Porkas, ada SDSB, itu kan sebenarnya juga bentuk-bentuk seperti itu. Nah tapi sekarang kita cuma lokalisir saja dan penggunaan dananya nanti misalnya dari pajak yang dihasilkan dan lain sebagainya,” ucapnya.
“Tapi tentu dana tersebut untuk kepentingan yang tidak menyentuh, katakanlah hal-hal yang terkait dengan agama dan lain sebagainya,” sambung dia.
Ia juga mencontohkan salah satu aktivitas di Uni Emirat Arab yang mengharamkan judi namun membuka kasino dengan membangun kawasan ekonomi khusus. Apabila pada akhirnya Indonesia berkompromi untuk membuka kasino di kawasan ekonomi khusus, ia mengimbau, pemerintah diminta berani mengambil kebijakan itu dengan tetap fokus memberantas judi daring yang merugikan rakyat kecil.
