JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memberantas aksi premanisme, khususnya yang menghambat proses bisnis dan iklim investasi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi dalam diskusi bertajuk Double Check bertema “Bagaimana Visi Kesehatan Era Prabowo?” di Museum Toety Heraty, Menteng, Jakarta, Sabtu (17/5/2025).
“Yang dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme, terutama yang awalnya mengganggu proses bisnis,” ujar Hasan Nasbi.
Aapabila praktik premanisme dibiarkan, lanjut Hasan, pelaku usaha dan investor akan merasa tidak aman dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini menimbulkan beban tambahan yang membuat dunia usaha sulit berkembang.
“Hal itu membuat investor menjadi takut masuk. Orang yang ingin berusaha juga enggan karena adanya biaya-biaya tambahan dan beban akibat ulah premanisme. Jadi yang kita atasi adalah praktik premanismenya,” tuturnya.
Hasan menegaskan, tindakan tegas hanya terhadap aksi premanisme diberikan terhadap individu atau kelompok yang terbukti melakukan tindakan premanisme, bukan berdasarkan label kelembagaan.
“Pemerintah ingin menghilangkan praktik premanisme, baik yang dilakukan individu maupun kelompok. Untuk itu sedang dibentuk tim khusus yang akan menangani persoalan ini,” tuturnya.
Hasan berharap langkah ini akan membuka ruang usaha yang lebih luas dan menciptakan lapangan kerja. Dengan begitu, pelaku premanisme dapat beralih ke sektor formal.
“Kalau lapangan kerja terbuka, yang tadinya tak kerja dan malak-malak bisa kita arahkan untuk bekerja dengan resmi,” tukasnya.
