JAKARTA – Vibrasi Suara Indonesia (VISI) kembali menyuarakan aspirasi pelaku pertunjukan musik dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sidang hari ini membahas perkara Nomor 28 dan 37/PUU-XXIII/2025.
“Sidang Perkara Nomor 28 dan 37 Rabu, 7 Mei 2025 dibuka untuk umum,” ujar Hakim Agung, Saldi Isra.
VISI, bersama para pemohon dari kalangan penyanyi profesional, menegaskan bahwa ketidakpastian hukum mengenai hak pertunjukan dan sistem perizinan lagu telah menimbulkan kerugian konstitusional nyata.
Dua pemohon yang menjadi perhatian dalam sidang tersebut adalah Tantri Kotak dan Hedi Yunus, yang keduanya menyampaikan dampak langsung dari pemberlakuan sistem direct licensing secara sepihak oleh pencipta lagu.
Penyanyi yang tergabung dalam VISI merasa keberatan karena mereka turut membesarkan dan mempopulerkan lagu-lagu tersebut, terutama penyanyi original.
Bahkan banyak penyanyi yang juga menjadi produser dari karya-karya mereka. Mereka memberikan tenaga, mempromosikannya, dan bahkan mengeluarkan materi untuk karya-karya tersebut.
Tantri, vokalis utama grup musik Kotak, terpaksa menghentikan penampilan lagu-lagu hits ciptaan mantan rekan satu band karena adanya larangan dan somasi, meskipun lagu-lagu tersebut telah menjadi bagian penting dari karier dan identitas musikalnya.
Sementara Hedi Yunus, penyanyi senior dari grup Kahitna, juga harus menghentikan penampilan lagu “Melamarmu” akibat tekanan penggunaan lisensi langsung yang menimbulkan ketakutan hukum.
VISI menilai situasi ini sebagai bentuk ketidakadilan sistemik yang membatasi ruang berekspresi para musisi dan pelaku seni pertunjukan lainnya, serta bertentangan dengan jaminan hak atas rasa aman, kepastian hukum, dan kebebasan berkarya sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Hasil Sidang Hari Ini, Mahkamah telah menerima seluruh perbaikan permohonan, termasuk masukan dari para hakim konstitusi. Seluruh bukti permohonan (P-1 hingga P-106) telah dinyatakan sah. Tidak ada satu pun pemohon yang menarik diri dari permohonan.
Sidang tersebut menandai selesainya tahap administratif dan substansi awal permohonan. Agenda Selanjutnya, sidang akan dilanjutkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dijadwalkan minggu depan. Di sana, hakim majelis akan menyampaikan pokok permohonan kepada para hakim konstitusi lainnya.
Jika mayoritas hakim menyatakan sudah cukup jelas, maka putusan dapat langsung dijatuhkan tanpa melalui sidang pleno. Jika dinilai masih perlu pendalaman, maka perkara ini akan dibawa ke rapat pleno untuk pembahasan lebih lanjut.
VISI berharap Mahkamah Konstitusi dapat melihat pentingnya menjamin rasa aman dan keadilan hukum bagi para pelaku pertunjukan, serta mendesak agar UU Hak Cipta dikaji ulang untuk memberikan perlindungan yang setara, adil, dan sejalan dengan prinsip konstitusional.
