JAKARTA – Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam menyampaikan perlu ada pihak ketiga seperti akademisi, yang secara komprehensif melihat manfaat dan mudarat dari outsourcing.
Hal ini dikarenakan kalangan pengusaha bakal angkat bicara terkait dengan wacana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghapus alih daya (outsourcing).
Selain itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pemerintah perlu melakukan analisis mendalam ihwal rencana tersebut dan harus dikaji secara teknokratis.
“Presiden Prabowo sudah mencoba menyampaikan niat baik, akan dikaji ya, tetapi harus pula melihat secara teknokratis dan ilmiah akan seperti apa nantinya,” ujar Bob Azam dikutip pada Sabtu (3/5/2025).
Bob menambahkan, Indonesia juga perlu melihat praktik-praktik outsourcing di negara-negara lain untuk mengetahui persoalan outsourcing di Indonesia, apakah dari sisi sistem atau praktiknya.
Dia melanjutkan, jika ada praktik-praktik outsourcing yang dirasa kurang pas/tepat, maka yang perlu adanya perbaikan praktiknya, bukan melarang outsourcing.
Sementara Anggota Dewan Pengupahan Nasional, Sarman Simanjorang menjelaskan masalah outsourcing ini menjadi salah satu materi yang harus dibahas sangat teliti dan perlu suatu diskusi mendalam sebelum menentukan apakah outsourcing perlu dihapus atau tidak.
Pasalnya, jika dihapus ada sektor-sektor tertentu yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha dari pekerja-pekerja outsourcing. Di satu sisi, penghapusan outsourcing juga akan mengurangi kesempatan-kesempatan kerja yang sudah ada
“Sehingga kita sangat berharap nantinya ada jalan keluar, ada jalan yang bisa memberikan suatu kepastian bagi pekerja, kemudian juga bahwa tenaga outsourcing ini juga tenaga yang dibutuhkan di berbagai perusahaan khususnya di divisi-divisi tertentu dalam hal ini,” ungkap Sarman.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 (May Day 2025) di Monas, Jakarta, Kamis (1/5), akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Nantinya, orang nomor satu di Indonesia itu akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari jalan terbaik dalam menghapus sistem outsourcing secara bertahap.
