TANGSELXPRESS – Pernyataan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menunjukkan pentingnya integritas dan pengawasan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Agus menyebutkan bahwa pemerintah harus menjamin program makan bergizi gratis bersih dari korupsi agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai.
“Yang saya khawatirkan dana itu (makan bergizi gratis) dikorupsi karena kita budayanya begitu. Kalau ada anggaran pemerintah diembat dahulu,” kata Agus seperti dikutip dari beritasatu.com, Selasa (17/12/2024).
Potensi korupsi yang disebut mencapai 40% menjadi perhatian utama. Ini menunjukkan bahwa pengawasan yang lemah dapat mengakibatkan tujuan program tidak tercapai, terutama terkait peningkatan gizi anak-anak yang menjadi sasaran utama.
Agus menyoroti bahwa alokasi dana Rp 10.000 per anak mungkin tidak cukup untuk menyediakan makanan bergizi di wilayah tertentu, terutama di kota besar seperti Jakarta atau Papua. Dia memberikan contoh kasus di mana alokasi dana yang lebih besar pun masih menghasilkan kualitas makanan yang kurang memadai.
“Kalau (korupsi) 40% dari Rp 10.000, berarti Rp 6.000. Makan bergizi seperti apa Rp 6.000 untuk di kota-kota Papua dan Jakarta. Mungkin kalau di pedalaman Jawa masih bisa Rp 6.000. Saya pikir itu cuma nasi putih dan telur rebus, susunya belum,” terangnya.
Pengawasan menjadi tantangan utama, terutama terkait koordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Agus mempertanyakan kehadiran badan pengawas di seluruh wilayah Indonesia dan mendorong pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi penyelewengan dana.
“Terus Rp 10.000 apa menunya? Saya punya pengalaman di RW saya, ketika anggaran dari Pemprov Jakarta Rp 12.500, isinya cuma roti kecil dan semangka sudah menjelang busuk. Ketika kita protes ke gubernur, baru Rp 12.500 bener-bener makanan bergizi. Sekarang saya mau tanya, ini Badan Gizi Nasional pengawasnya siapa? Apakah yang bersangkutan? Memang badan gizi nasional ada di seluruh Indonesia? Kalau tidak siapa yang harus mengawasi?” bebernya.
Agus menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan korupsi, sebagai upaya pencegahan dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program ini.
Pemerintah perlu bekerja sama dengan lembaga independen dan komunitas lokal untuk memastikan transparansi dalam pelaksanaan program, melakukan audit berkala dan melibatkan publik dalam memantau distribusi makanan bergizi.
Pemerintah juga perlu mengkaji ulang anggaran agar cukup untuk menyediakan makanan bergizi sesuai standar di berbagai daerah, mengedukasi masyarakat tentang program ini agar mereka dapat menjadi bagian dari sistem pengawasan. Dan yang terpenting, menindak tegas setiap pelaku korupsi dalam program ini untuk memberikan efek jera.
Langkah-langkah ini diperlukan agar program makan bergizi gratis dapat berjalan efektif dan mencapai tujuannya tanpa terganggu oleh praktik korupsi.
