TANGSELXPRESS – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengemukakan pandangan serius terkait insiden tragis polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan, yang menyebabkan tewasnya Kasatreskrim AKP Ryanto Ulil Anshar.
Habiburokhman menilai bahwa tindakan pelaku, Kabag Ops AKP Dadang Iskandar, mengindikasikan adanya unsur perencanaan. Dugaan ini didasarkan pada kronologi dan motif yang mulai terkuak dalam penyelidikan awal. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyidik tetap memegang peran utama dalam membuktikan unsur-unsur tersebut.
“Dia merencanakan itu untuk menembak. Saya menduga itu (kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan) pembunuhan berencana. Namun, nanti penyidik silakan memrosesnya,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2024).
Informasi awal yang diperoleh Komisi III DPR menyebutkan adanya kemungkinan pelaku merasa terganggu dengan langkah tegas yang diambil oleh korban, AKP Ulil, dalam menindak tambang ilegal. Hal ini memunculkan pertanyaan serius apakah pelaku terlibat sebagai backing tambang ilegal tersebut.
“Dari informasi yang kami dapat adalah si pelaku ini tidak senang atas apa yang dilakukan kasatreskrim menindak tambang ilegal galian C. Nah jadi dipertanyakan apakah pelaku ini menjadi backing tambang ilegal,” terangya.
Untuk memastikan kasus ini diusut dengan transparan dan tuntas, Komisi III DPR berencana mengunjungi Sumatera Barat pada Senin (25/11/2024). Habiburokhman menyatakan kemungkinan dirinya akan memimpin langsung rombongan tersebut. Tujuannya adalah memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan dan keadilan ditegakkan.
“Nanti beberapa anggota akan ke sana. Saya kemungkinan akan memimpin langsung,” tambahnya.
Saat ini, jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim dari Bareskrim Polri, termasuk Inafis dan Dittipidum, juga terlibat aktif dalam proses penyelidikan, bekerja sama dengan Polda Sumbar.
Kasus ini menyoroti potensi permasalahan serius dalam internal Polri, termasuk dugaan keterlibatan aparat dalam aktivitas ilegal. Penyelesaian yang transparan dan hukuman tegas bagi pihak yang terbukti bersalah sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Kunjungan DPR ke lokasi menunjukkan perhatian serius terhadap insiden ini. Demikian dikutip dari beritasatu.com.
