TANGSELXPRESS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengonfirmasi adanya dugaan kebocoran data 6 juta nomor pokok wajib pajak (NPWP), termasuk data pribadinya, dan telah menginstruksikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera menangani masalah ini.
“Iya, saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi, secepatnya,” kata Jokowi seperti dikutip dari beritasatu.com di Surakarta, Kamis (19/9/2024).
Ia juga menekankan bahwa peretasan ini bisa terjadi karena beberapa faktor, termasuk kemungkinan keteledoran dalam pengelolaan password dan penyimpanan data.
“Peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang semuanya, semua data itu mungkin karena keteledoran password, bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda-beda bisa, menjadi ruang untuk diretas untum hacker masuk,” terangnya.
Sebelumnya, hacker Bjorka mengaku telah menguasai 6 juta data NPWP. Data yang diduga bocor tersebut termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, dan sejumlah menteri. Data yang bocor itu dijual seharga US$ 10.000 di situs web Breach Forum.
Menyikapi hal itu, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini masih melakukan pemeriksaan untuk melihat dugaan kebocoran data tersebut.
“Saya sudah meminta dirjen pajak dan seluruh pihak di Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya,” kata Sri Mulyani di gedung DPR, Kamis (19/9/2024).
Sri Mulyani menyampaikan, hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan disampaikan oleh oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Suryo Utomo tidak banyak bicara. Namun, dia mematikan akan menjalankan instruksi Sri Mulyani agar melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
“Tadi kan ibu sudah instruksikan. Kami dalami dahulu, nanti kami update lagi, kami teliti dahulu,” tutur Suryo.
