TANGSELXPRESS – Kritik yang disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) terhadap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mencerminkan pandangan yang cukup tajam mengenai kinerja dan latar belakang Nadiem.
Menanggapi hal tersebut, Nadiem Makarim memilih untuk tidak langsung membalas kritik JK, melainkan menyampaikan pandangannya melalui rapat kerja bersama Komisi X DPR.
“Saya jujur saja, walaupun banyak tantangan dan kritik yang kadang tajam, itu justru membuat kami di Kemendikbudristek terus berupaya menjadi lebih baik. Kritik dan masukan membuat kami lebih termotivasi untuk melayani masyarakat di bidang pendidikan,” ujar Nadiem seperti dikutip dari beritasatu.com, Rabu (11/9/2024).
Nadiem menegaskan bahwa meskipun sering mendapatkan kritik, kerja sama dengan Komisi X tetap solid dan tujuan mereka tetap sama, yaitu memajukan pendidikan di Tanah Air.
“Komisi X, dengan segala kritiknya, tetap menjadi mitra yang berjuang bersama. Saya menyadari bahwa tujuan kita sama, hati kita ada di tempat yang sama. Ini menunjukkan kemitraan yang kuat antara komisi dan kementerian. Berkat kemitraan ini, kita mampu mencapai hal-hal yang lima tahun lalu mungkin tidak terbayangkan,” tegasnya.
Nadiem juga memuji dukungan DPR yang telah membantu mencapai beberapa pencapaian besar dalam program “Merdeka Belajar.” Ia menyebutkan bahwa lebih dari 26 episode kebijakan telah diterapkan, dan meskipun tidak sempurna, dampaknya dianggap signifikan.
Di sisi lain, JK memberikan kritik yang tajam dengan membandingkan Nadiem dengan mantan menteri pendidikan yang memiliki pengalaman lebih dalam bidang pendidikan.
“Semua mantan menteri adalah ahli pendidikan. Namun, Mas Nadiem tidak punya pengalaman sebagai guru, tidak paham pendidikan, jarang ke daerah, dan jarang masuk kantor. Bagaimana bisa?” kritik JK dalam sebuah diskusi bertajuk “Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan”, yang disiarkan di YouTube TV Parlemen, Sabtu (7/9/2024).
Selain itu, JK menunjukkan bahwa beban tugas Nadiem yang meliputi pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi terlalu luas.
Kritik ini mencerminkan perbedaan pandangan mengenai bagaimana seharusnya seorang menteri menjalankan tugasnya, terutama dalam konteks latar belakang dan pengalaman di bidang yang diurusi. Perbedaan pendapat ini penting untuk diperhatikan dalam proses pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih baik di masa depan.
