TANGSELXPRESS – Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang mulai ikut-ikutan ingin mengelola tambang membuat prihatin banyak pihak. Salah satunya Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Mulyanto merasa khawatir fenomena ini bisa merusak tata kelola mineral dan batubara (minerba) sekaligus menjatuhkan wibawa ormas di mata umat.
“Fenomena ini seperti kisah Perang Uhud, di mana kaum Muslimin beramai-ramai turun dari bukit Uhud untuk berebut ghonimah (harta rampasan perang), dan meninggalkan tugas pokok pos penjagaan. Ujung-ujungnya umat tidak terurus,” jelas Mulyanto dalam keterangan yang diterima, Selasa (30/7/2024).
Setelah NU dan Muhammadiyah, lanjut Mulyanto, kini Ormas Persatuan Islam (PERSIS) pun menyatakan ingin mengelola tambang. Bahkan MUI tengah mengkaji untuk ikut memanfaatkan peluang ini. Mulyanto menilai kondisi ini sangat rawan karena bisa menimbulkan kecemburuan di antara ormas, karena bisa jadi berikutnya ormas pemuda dan ormas lain akan ikut minta konsesi tambang. Oleh karena itu, ia minta pemerintah dan pimpinan ormas mengkaji ulang kebijakan ini.
“Akhirnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menguap. Karena kita tidak bisa membedakan lagi tugas, fungsi, dan program-kegiatan antara sektor privat, yang mengurusi ekonomi, dengan sektor ketiga, yang mengurusi masyarakat sipil. Terjadi tumpang-tindih. Lalu memicu kekacauan,” terangnya.
Itulah kenapa, dalam UU Minerba, amanat pengusahaan minerba diberikan kepada badan usaha, termasuk koperasi. Karena ini masalah pengusahaan, yang harus dilakukan oleh ahlinya, mereka yang memiliki spesialisasi dan kompetensi.
Lebih Lanjut, Mulyanto menilai Pemerintah telah melanggar UU Minerba karena memberikan prioritas khusus kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Padahal, amanatnya, prioritas hanya diberikan kepada BUMN/BUMD.
Jadi, menurut Mul -sapaan akrab Mulyanto-, sebaiknya pemerintah membatalkan aturan pemberian konsesi tambang kepada ormas ini. Mengingat umur Pemerintahan Jokowi tinggal beberapa bulan lagi. Ia minta di detik-detik akhir kekuasaan Jokowi, pemerintah jangan membuat kebijakan yang dapat menimbulkan kekacauan.
“Menjelang purna tugas, pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden Terpilih. Bukan malah ngegas kejar tayang saat injury time. Umur Indonesia masih panjang. Estafet pengabdian terus mengalir seperti panta rhei (seperti air yang mengalir). Jadi tidak perlu grasah-grusuh,” tambah Politisi dari Fraksi PKS itu.
