TANGSELXPRESS – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) yang dipimpin oleh Wali Kota Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan telah menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Banten atas hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Tangsel, Eki Herdiana menyatakan bahwa laporan keuangan oleh pemerintah daerah tersebut diserahkan untuk diperiksa mengikuti ketentuan yang telah diatur.
“Amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan secara jelas menyatakan bahwa paling lambat dua bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, pemerintah termasuk pemerintah daerah wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),” katanya, Selasa (23/7/24).
Menurut Eki, sebelum laporan keuangan disampaikan sesuai ketentuan tersebut maka harus dilakukan pemeriksaan oleh BPK yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab tentang Keuangan Negara.
“Hasil laporan keuangan pemerintah setelah dilakukan pemeriksaan menjadi laporan keuangan audit dan disampaikan melalui Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendapatkan opini atas Laporan Keuangan audit yang telah disampaikan,” imbuhnya.
Dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangsel audited pada tahun 2023, BPK RI Perwakilan Provinsi Banten merekomendasikan catatan atas temuan pemeriksaan.
“Dan selanjutnya Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK RI Perwakilan Propinsi Banten atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah nomor Nomor: 31.B/LHP/XVIII.SRG/05/2024 tanggal 06 Mei 2024 pada temuan penatausahaan aset tetap pemerintah Kota Tangerang Selatan belum tertib,” jelasnya.
Tindak lanjut atas rekomendasi itu sendiri, kata dia, dilakukan berdasarkan Pasal 3 ayat 3 Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.
“Sedangkan terhadap rekomendasi informasi data barang kendaraan yang belum dilengkapi nomor polisi, nomor mesin dan nomor rangka sebesar Rp2.087 miliar, seluruh perangkat daerah telah memutakhirkan data barang milik daerah melalui inventarisasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 tahun 2021 tentang Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah,” terangnya.
Ia memastikan, unit mobil dan kendaraan roda dua yang disebutkan hilang dalam pemberitaan telah didata dan diinventarisir.
“Mobil aman semua, sepeda motor sebagian di sana, sebagian lain masih digunakan oleh perangkat daerah. Semua mobil aman ada di gedung parkir Pemkot Tangsel,” ucapnya.
Sementara mobil yang dimaksud, di antaranya Daihatsu Terios dengan plat B 1430 NQN, Toyota Camry dengan plat B 1003 WQA, serta beberapa unit mobil lainnya. “Camry ada di gedung parkir lantai 7 A, Terios ada di gedung parkir 8, dan Grand Livina juga ada di gedung parkir lantai 8,” tambahnya. (arga)
