TANGSELXPRESS – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI membeberkan ada 7 indikator kerawanan yang paling banyak terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bisa menimbulkan gangguan/hambatan pada saat pencoblosan Pemilu 2024 nanti.
Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 7 variabel dan 22 indikator, diambil dari sedikitnya 36.136 kelurahan/desa di 33 provinsi (kecuali Daerah Otonomi Baru Papua dan Maluku Utara) yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 3 s.d 8 Februari 2024.
“7 indikator TPS rawan yakni, pertama penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, DPK, dan KPPS di luar domisili),” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (11/2/2024).
“Kedua, adalah indikator kerawanan TPS dari sisi keamanan yaitu yang pernah memiliki riwayat kekerasan dan/atau intimidasi pada pemilu sebelumnya,” sambungnya.
Ketiga yaitu kampanye (politik uang dan/atau ujaran kebencian di sekitar TPS). Keempat, netralitas (penyelenggara, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). Kelima, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, tertukar, dan/atau keterlambatan). Keenam, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/perusahaan, dekat dengan posko/ rumah tim kampanye peserta pemilu, dan/atau lokasi khusus).
“Dan indikator ketujuh, yaitu jaringan listrik dan internet,” jelas Bagja.
Hasil dari pemetaan tersebut, berkaca pada pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu periode sebelumnya dan laporan dari pengawas pemilu di daerah, yaitu 125.224 TPS memiliki daftar pemilih tetap (DPT) yang tak memenuhi syarat, 119.796 TPS memiliki pemilih tambahan (DPTb), 36.236 TPS terkendala jaringan Internet, 21.947 TPS berlokasi di dekat rumah calon presiden atau calon wakil presiden dan/atau posko atau rumah tim kampanye pemilu, 18.656 TPS berpotensi kedatangan daftar pemilih khusus (DPK), dan 10.974 TPS berada di wilayah rawan bencana.
Tak hanya itu, Bawaslu juga menjabarkan 14 indikator kerawanan lainnya yang juga banyak ditemukan di sejumlah TPS. 14 indikator kerawanan lainnya yang dimaksud antara lain yakni:
1. 8.099 terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS.
2. 4.862 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih.
3. 4.211 TPS sulit dijangkau.
4. 3.875 Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS.
5. 2.299 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS.
6. 2.209 Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilu.
7. 2.021 TPS dekat wilayah kerja (pertambangan dan/atau pabrik).
8. 1.989 Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pada saat Pemilu/pemilihan.
9. 1.587 TPS memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian di TPS (maksimal H-1) pada saat Pemilu/Pemilihan.
10. 1.582 TPS yang memiliki riwayat kerusakan logistik/kelengkapan pemungutan suara pada saat Pemilu/Pemilihan.
11. 1.396 TPS memiliki riwayat kasus tertukarnya surat suara pada saat Pemilu/Pemilihan.
12. 1.205 TPS yang ASN, TNI/Polri, kepala desa dan/atau perangkat desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu.
13. 1.184 TPS di Lokasi Khusus; dan
14. 1.031 TPS yang tedapat anggota KPPS yang berkampanye untuk peserta Pemilu.
“Dari 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi dan 14 indikator TPS rawan yang banyak terjadi, maka Bawaslu melakukan strategi pencegahan, diantaranya melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan dan koordinasi serta konsolidasi kepada pemangku kepentingan dan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat,” terang Bagja.
“Dan dari pemetaan TPS rawan itu, kami merekomendasikam KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dna KPPS untuk memantau TPS-TPS rawan tersebut,” tambahnya.
