TANGSELXPRESS – Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menemui para pendukungnya yang menginginkan perubahan saat menjangkau masyarakat dari 27 kampung di Jakarta yang berkumpul di Kampung Muka, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Senin (29/1/2024).
Disana, Anies menerima kontrak politik dari Jejaring Rakyat Miskin Indonesia dan Urban Poor Consortium. Adapun kontrak politik tersebut berisi tujuh poin.
Ketujuh poin itu antara lain, (1) reforma agraria perkotaan, (2) koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan, (3) penguatan dan perlindungan ekonomi informal, (4) jaminan sosial untuk seluruh rakyat miskin, (5) penguatan peran sosial ekonomi dan politik perempuan miskin, (6) pendidikan berkelanjutan, dan (7) mitigasi perubahan iklim dan dampak eksploitasi sumber daya alam.
Tak hanya melakukan kontrak politik, rakyat miskin kota menyatakan total mendukung pemenangan Pasangan AMIN (Anies-Muhaimin) dengan memberi “saweran” bertajuk “koin perubahan”.
Anies berujar bahwa salah satu persoalan mendasar masyarakat perkotaan adalah masalah hunian. Oleha karena itu, Anies bertekad untuk melakukan reformasi agraria perkotaan jika nantinya ia terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024.
“Jadi ada banyak warga di kawasan perkotaan yang mereka sudah tinggal di tempat itu bergenerasi tetapi tanah-tanahnya tidak memiliki status hukum yang jelas. Efeknya apa? Kalau mengurus izin-izin susah. Dan yang paling penting kalau mereka mau pindah, mau jual, susah,” ujar Anies kepada para pendukungnya.
Tak hanya terjadi di Jakarta, persoalan tersebut bahkan juga ditemui di beberapa kota di Indonesia yang pernah disambanginya.
“Seperti juga persoalan surat ijo di Surabaya. Jadi kami berkomitmen untuk mengambil keputusan agar dilema yang sudah bertahun-tahun ini ada kejelasan. Karena jika terus dibiarkan kalau mau jual selalu tanyanya bagaimana legalitas tanahnya, sementara tanah-tanahnya yang sudah dipakai rumah-rumah itu bergenerasi. Jadi itu salah satunya,” jelasnya.
Guna mengatasi masalah yang sudah bertahun-tahun tersebut, Anies menyebut bahwa langkah awal yang akan dilakukan yakni dengan melakukan pembangunan tempat-tempat hunian yang layak untuk masyarakat yang termarginalkan tersebut.
“Intinya supaya mereka, warga perkotaan, khususnya yang status sosial ekonominya lemah, status ekonomi kecil mikro bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak,” tegas Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Terakhir, Anies menegaskan bahwa sebelum membangun hunian, dirinya akan memutuskan terlebih dulu status tanah tersebut.
