TANGSELXPRESS- Dalam ajang debat kedua yang menghadirkan tiga calon wakil Presiden (Cawapres), yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD, di antaranya mengangkat tema tentang infrastruktur dan kota.
Dari ketiga cawapres tersebut dinilai tidak satupun yang membahas mengenai infrastruktur secara konkret.
Menyikapi hal ini, Dr. Phil., Ir. Rino Wicaksono, ST, MArchUD, MURP, pakar pembangunan wilayah dan tata kota yang juga Caleg DPR RI Partai NasDem dari Dapil Banten III (Kota Tangsel, Kota Tangerang dan Tangerang Kabupaten) dengan nomor urut 4 itu, punya pemaparan yang apik dan menarik. Berikut penjelasannya.
1. Soal infrastruktur tidak dibahas oleh ketiga cawapres, bagaimana pandangan Anda terhadap hal tersebut?
Berbicara pembangunan wilayah, khususnya kota dan perkotaan tidak lepas dari sarana dan prasarananya.
Prasarana biasa dipahami sebagai infrastruktur dasar, antara lain seperti jalan, rel, drainase, trotoar, air bersih, limbah cair, limbah padat/ sampah, internet dan energi listrik.
Sedangkan sarana sering dipahami sebagai infrastruktur sosial budaya dan ekonomi, antara lain seperti seperti rumah sakit, sekolah, kecamatan, kantor polisi, gedung pameran, perpustakaan, bus, halte, kereta dan stasiun.
Dalam ilmu penataan ruang, sarana dan prasara disebut sebagai struktur ruang.
Suka tidak suka para pemimpin nasional harus paham akan kebutuhan infrastruktur minimal dari sebuah wilayah dan diharapkan dapat lebih dielaborasi dalam debat berikutnya.
2. Isu pembangunan 40 kota setara Jakarta dibahas salah satu cawapres yaitu Muhaimin Iskandar dalam debat kemarin, bagaimana Pak Rino melihat itu sebagai pakar pembangunan wilayah dan tata kota?
Yang dimaksudkan sudah pasti bukan membangun 40 kota baru di tanah kosong, tetapi melakukan revitalisasi kota dengan cara meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan 40 kota terpadat di Indonesia dengan benchmark Jakarta. Kalau saya malah sebaiknya menggunakan Singapore, Vienna, Tokyo, Chiba, Dubai dan Copenhagen sekalian sebagai benchmark, karena kota-kota tersebut sudah menerapkan kota cerdas, kota sehat, kota hijau, kota berkualitas dan kota berkelanjutan.
Kemungkinan Gus Imin menyinggung pembangunan 40 kota tersebut karena di awal ada pertanyaan panelis terkait saat ini sekitar 65% penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan, dan nanti pada tahun emas 2045 lebih dari 70% penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan. Dalam hal ini kota termasuk kawasan perkotaan.
3. Persoalan urban sprawl yang sering muncul di perkotaan juga tidak begitu disentuh jika dikaitkan dengan pembangunan perkotaan dan infrastruktur. Kira-kira mengapa demikian?
Agar urban sprawl terkendali, maka harus ada perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi antara kota dengan kawasan perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten.
Salah satu mengendali urban sprawl adalah lapangan pekerjaan di area peri-urban dan aksesibilitas serta konektivitas melalui infrastruktur jalan dan rel juga internet. Commuter line dan MRT menjadi infrastruktur yang sangat sangat strategis untuk menghubungkan permukiman di kawasan kabupaten dengan kawasan kota.
4. Kemudian perda tentang rancang kota yang setiap kota mesti ada. Bagaimana pak Rino melihat itu, apa aja yang mesti dipersiapkan sebuah kota, termasuk teknologi digital yang harus dipersiapkan?
Perencanaan, perancangan serta konstruksi pada tapak harus merujuk pada peraturan lingkungan dan kawasan yang biasa disebut Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), urban design guidelines (UDGL), rencana kerja pembangunan kota (RKPK) dan rencana pemanfaatan ruang kota (RPRK), semua dokumen tersebut harus merujuk pada rencana detail tata ruang kawasan perkotaan (RDTRKP) serta rencana tata ruang wilayah (RTRW). Baik RTRW Kota/ Kabupaten, RTRW Provinsi dan RTRW Nasional.
Saat ini seharusnya semua kota dan kabupaten sudah memiliki RDTR dengan sistem one single submission (OSS) yang semua informasinya digital dan mengandung informasi dan prosedur investasi.
Kenyataannya sampai dengan sekarang lebih dari 75% kabupaten dan kota belum memiliki RDTR berbasis OSS untuk seluruh kawasan di dalam wilayahnya.
Demikian penjelasan dari Rino Wicaksono yang pernah menjadi Ketua Tim Advisori Dirjen Cipta Karya dan Staf Khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Bidang Ekonomi.
