TANGSELXPRESS – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memasukkan tema pengelolaan tambang nasional dalam acara debat capres-cawapres.
Politisi dari Fraksi PKS itu menjelaskan bahwa masalah tersebut perlu diungkap agar masyarakat tahu visi-misi para capres-cawapres dalam pengelolaan tambang nasional.
“Jangan seperti sekarang di mana aturan tentang pengelolaan tambang begitu semrawut sehingga pendapatan negara tidak optimal, sementara masyarakat hanya menanggung kerugian dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan,” tegas Mulyanto dalam keterangan resmi partai, Jumat (15/12).
“Para capres dan cawapres harus memperbaiki secara serius pengelolaan tambang nasional kita ke depan, agar benar-benar terwujud bahwa sumber daya kekayaan alam kita membawa berkah, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Bukan malah menjadi musibah karena membawa kutukan sumber daya alam,” lanjutnya.
Mulyanto menyebut selama ini Pemerintah hanya berani menertibkan tambang ilegal yang kecil-kecil milik rakyat. Sementara tambang ilegal besar dengan segala modusnya nyaris tidak ditindak.
“Padahal yang namanya penambangan ilegal, baik yang kecil maupun yang besar sama-sama merusak lingkungan,” imbuhnya.
Mulyanto menyesalkan bahwa sampai hari ini Pemerintah belum membentuk satgas penegakan hukum pelanggaran tambang Ilegal. Proses pembentukannya mandek di meja Presiden Joko Widodo.
“Hal ini menandakan Pemerintah tidak serius memberantas penambangan ilegal. Terkesan takut dengan para pembeking tambang, apalagi ditahun politik seperti sekarang ini, di mana dikabarkan kebutuhan dana politik memacu pertambangan ilegal,” ungkapnya.
Di sisi lain, lanjut Mulyanto, penambang yang nunggak bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga meningkat. Ini menjadi potensi bagi kehilangan penerimaan negara yang tidak sedikit.
“Padahal kita tahu bahwa penerimaan negara dari PNBP tambang ini sangat besar dalam menopang dana pembangunan nasional. Ketika harga komoditas tambang melambung, neraca perdagangan kita selalu menjadi surplus. Belum lagi kalau penerapan royalti tambang secara progresif proporsional diterapkan secara penuh, di mana besaran royalti tambang meningkat secara proporsional ketika harga tambang melejit, maka penerimaan negara akan bertambah sangat besar,” terangnya.
Mulyanto minta sekarang saatnya capres dan cawapres, yang kelak menjadi Presiden ke depan memikirkan untuk penataan besaran royalti tambang yang lebih adil bagi masyarakat dengan tidak memanjakan raksasa tambang terus menumpuk kekayaan menjadi miliarder. Sementara rakyat terpaksa menerima musibah kutukan sumber daya alam.
“Dikotomi ini menyedihkan,” tegas Mulyanto mengakhiri.
